Network
Konflik yang terjadi antara konsumen dan pengembang Meikarta ini menimbulkan berbagai polemik yang memanas. Puncaknya adalah ketika puluhan orang yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) mengadu kasus ini ke DPR RI.
PKPKM mengadu ke DPR RI setelah ditayangkannya gugatan oleh Pengembang proyek Meikarta, yaitu PT. Mahkota Sentosa Utama (PT. MSU) yang juga merupakan anak usaha dari PT. Lippo Cikarang kepada 18 konsumennya. Gugatan tersebut sejumlah Rp56 miliar dengan gugatan pencemaran nama baik, meskipun pada akhirnya gugatan tersebut dicabut.
Dengan dicabutnya gugatan pencemaran nama baik tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta kepada Komisi III DPR RI yang membidangi masalah Hukum agar turut memantau pencabutan gugatan yang dilakukan oleh manajemen PT. Mahkota Sentosa Utama (PT. MSU) di Pengadilan.
Masalah lainnya yang juga dibahas pada kunjungan tersebut adalah tentang permintaan untuk pengembalian dana yang telah dibayarkan oleh konsumen terhadap 130 unit Apartemen Meikarta yang telah dibeli oleh para konsumen.
Baca Juga: Klik cekbansos.kemensos.go.id untuk Pastikan Nama Penerima BLT Penyandang Disabilitas 2023 Tahap 1
Permintaan untuk pengembalian dana ini disebabkan karena sejak tahun 2017 hingga tahun 2023 ini, pembangunan Apartemen Meikarta belum juga selesai.
Pada kesempatan kunjungan tersebut, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, bahwa tidak ada skema pengembalian dana secara langsung. Namun, konsumen Meikarta tetap bisa mendapatkan uangnya kembali sesaat setelah unit tersebut telah laku di pasar sekunder melalui proses titip jual yang dilakukan oleh manajemen Meikarta.
Ia pun menegaskan dan mengingatkan untuk menghindari polemik serupa, DPR RI akan tetap memantau pembangunan Apartemen Meikarta melalui komisi-komisi terkait di DPR RI. Ia juga menyampaikan bahwa, akan ada pendampingan yang dilakukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak konsumen Meikarta.***
