Ungkap Ada Upaya Perebutan dari KSP Moeldoko, AHY: Tujuannya Jelas Menggagalkan Pencapresan Anies Baswedan

Namun pada kenyataannya, bukti yang diklaim KSP Moeldoko tersebut bukanlah bukti baru. Namun keempat Novum itu telah menjadi bukti persidangan di PTUN Jakarta pada November 2021 lalu.

"Tim Hukum kami akan mengajukan kontra memori atau jawaban atas pengajuan PK tersebut, kita yakin, Demokrat berada pada posisi yang benar," lanjutnya.

Namun, AHY juga mengakui ada rasa kekhawatiran dengan situasi hukum di negeri ini yang sedang mengalami 'pancaroba'.

Baca Juga: KJP Plus April 2023 Sudah Cair, Cek Nama Penerima secara Online dan Total Dana yang akan Diterima

Kemudian AHY menyindir mengenai kondisi demokrasi Indonesia yang semakin menurun, salah satunya yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan agar Pemilu 2024 ditunda.

Menurutnya, situasi hukum yang tidak menentu itu berpotensi terjadi karena tekanan dan kepentingan pihak politik tertentu atau bagian dari elite dan penguasa di Indonesia.

"Tekanan dan kepentingan politik ini, bahkan bukan hanya masuk dalam ranah hukum, dunia olahraga kita pun kena imbasnya," ujarnya.***