Network
PR DEPOK - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW), memberikan peringatan kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak cawe-cawe dalam Pemilu 2024. Meski dikatakan Jokowi, hal ini dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara.
Menurut HNW, untuk masa depan bangsa dan negara, lebih baik Presiden Jokowi konsisten dengan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme konstitusi dan aturan hukum, serta kedewasaan Partai Politik dan Pimpinan Partai Politik.
“Sumpah jabatan Presiden juga sangat penting untuk dilaksanakan oleh Presiden hingga akhir masa jabatan agar meninggalkan legacy kenegarawanan,” kata HNW dilansir dari laman resmi PKS yang dikutip PikiranRakyat-Depok.com pada Jumat, 9 Juni 2023.
HNW menyebut, mestinya Presiden Jokowi hanya melakukan kebijakan-kebijakan yang menghadirkan kemaslahatan, kemajuan dan persatuan bangsa dan bukan justru cawe-cawe.
“Sikap cawe-cawe (Jokowi) pada pemilu sangat dikhawatirkan, (karena) menghadirkan ketidaksesuaian dengan ketentuan etika bernegara dan berbangsa,” kata HNW.
Selain itu, cawe-cawe bisa saja tak sejalan dengan norma sumpah jabatan Presiden. Di mana sumpah tersebut secara jelas tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) UUD NRI 1945.
Isi sumpah itu “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segalanya undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”
Bahkan Jokowi sendiri yang mengucapkannya di depan sidang paripurna MPR. Jokowi juga bersumpah akan melaksanakan kewajiban itu dengan sebaik-baiknya, adil, dan selurus-lurusnya.
Baca Juga: Wajib Coba! 5 Rekomendasi Tempat Makan Mie Bakso Enak di Bandung, Lengkap dengan Alamatnya
Menurut Wakil Ketua Majelis Syura PKS itu, Presiden yang sudah terikat dengan sumpah jabatannya itu, sudah bukan lagi sekedar politisi dan kepala pemerintahan.
Tetapi juga kepala negara yang menjadi negarawan untuk mengayomi semua warga bangsa, dan semua kelompok.
“Termasuk kelompok yang mungkin berbeda organisasi atau orientasi politiknya dengan Presiden,” ujar orang PKS ini.
Oleh karena itu, sikap cawe-cawe dengan memihak, meng-endorse bahkan memfasilitasi kelompok politik terlebih bacapres tertentu bisa dinilai Jokowi tidak memenuhi prinsip keadilan.
Baca Juga: Siap-Siap! Presale Tiket Jakarta Fair 2023 Dibuka Besok, Simak Cara Beli Tiket Secara Online di Sini
"Apalagi yang seadil-adilnya sebagaimana yang diucapkan dalam sumpah jabatan tersebut,” katanya.***
