Network
“Bagaimana mungkin, bukan kader, tidak pegang kartu anggota ingin jadi Ketua Umum Parpol, mbak? Ingin jadi Ketua Partai di tingkat Ranting/Desa saja mensyaratkan dia harus kader dan anggota partai mbak. Belum lagi harus sudah mengikuti pelatihan, kaderisasi dan lain-lain,” katanya.
Jansen juga menyinggung perihal Undang-Undang Parpol, di mana kader partai membutuhkan verifikasi peserta pemilu di partai manapun dan nama kader partai sudah pasti ada di Sipol.
Baca Juga: KJP Plus Tahap 1 2023 Sudah Cair, Simak Daftar Merchant Resmi untuk Cairkan Bantuan Non Tunai Disini
Sipol sendiri merupakan platform berbasis web yang digunakan untuk menginput data parpol, seperti profil, kepengurusan, domisili, dan keanggotaan.
“Karena dari situlah awal semua hak kita bermula. Mau nyaleg undang-undang mensyaratkan kita harus ber KTA (kartu tanda anggota) dan terdaftar sebagai anggota parpol, apalagi mau jadi pengurus mbak. Apalagi mau jadi Ketum,” tuturnya.
Maka, Jansen menilai sungguh tidak logis, apalagi tindakan Moeldoko yang menentang aturan hukum tersebut.
“Ketua Umum yang mendaftarkan calegnya ke KPU, malah dia bukan anggota partai, tidak punya KTA dan namanya tidak ada di Sipol. Sebaliknya yang didaftarkan malah anggota dan kader. Ajaib dan menentang seluruh akal manusia yang berpikir,” katanya.
