Network
PR DEPOK - Masyarakat Indonesia dihebohkan dengan dugaan kebocoran data paspor yang melibatkan 34 juta warga negara. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah memulai langkah klarifikasi terhadap Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Imigrasi Kemenkumham) untuk mengungkap peristiwa ini.
Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kemenkominfo, Semuel A. Pangerapan, hasil investigasi awal oleh Tim Investigasi Pelindungan Data Pribadi mengindikasikan adanya kesamaan antara data yang ditemukan dan data paspor yang sah.
Namun, belum ada kepastian mengenai jenis data yang bocor, waktu kebocoran, sumber data tersebut, serta mekanisme yang digunakan. Dalam upaya mengungkap penyebab dugaan kebocoran tersebut, Kemenkominfo akan melakukan kolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta meminta klarifikasi langsung kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham. Masyarakat pun menantikan kejelasan apakah kebocoran ini terkait dengan pelanggaran keamanan yang serius.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) siap mengambil langkah klarifikasi terhadap Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Imigrasi Kemenkumham) terkait dugaan kebocoran data paspor sebanyak 34 juta warga Indonesia.
Baca Juga: Recommended! 6 Mie Ayam Paling Populer di Garut, Catat Alamatnya
Semuel A. Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kemenkominfo, menyatakan bahwa langkah awal investigasi telah dilakukan oleh Tim Investigasi Pelindungan Data Pribadi, baik melalui penelusuran situs web yang menawarkan data tersebut maupun melalui informasi dari masyarakat. Hasil investigasi menunjukkan adanya kemiripan data dengan data paspor yang sah.
Dikatakan Samuel, bahwa setelah melakukan sampel, ditemukan beberapa kemiripan, tetapi belum dapat dipastikan kebenarannya. Dari rincian yang ada, diduga data ini diterbitkan sebelum perubahan peraturan paspor menjadi 10 tahun, mengingat masa berlakunya tercatat hanya 5 tahun.
“Berdasarkan hasil sampling memang terdapat kemiripan namun belum dapat dipastikan. Dari detil diduga diterbitkan sebelum perubahan peraturan paspor menjadi 10 tahun, karena masa berlakunya terlihat hanya 5 tahun,” kata Semuel dalam siaran resmi yang diterima di Jakarta, dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Antara, pada Sabtu.
Baca Juga: Berikut 6 Sate Rekomen yang Terletak di Cibinong, Ratingnya Bagus!
Semuel menambahkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum dapat menyimpulkan jenis data apa yang terdampak, kapan kebocoran terjadi, dari mana data tersebut berasal, dan bagaimana hal ini terjadi. Oleh karena itu, Kemenkominfo akan melakukan klarifikasi kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham.
Ditegaskannya, bahwa terkait dari permasalahan yang ada belum dapat menyimpulkan penyebab terjadinya dugaan kebocoran data ini.
“Mengenai penyebabnya terjadi dugaan kebocoran data itu kami belum dapat menyimpulkan. Oleh karena itu, kami akan memanggil pihak Imigrasi untuk melakukan klarifikasi dan pencocokan data,” tandasnya.
Baca Juga: Jawa Barat Jadi Juara Umum dalam Gelaran Fornas VII Cabang Olahraga Tradisional
Selain itu, Direktorat Jenderal Aptika Kemenkominfo akan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menyelidiki penyebab dugaan kebocoran data tersebut.
Kata Samuel, mereka akan meminta bantuan dari BSSN untuk bersama-sama melakukan investigasi mengenai bagaimana hal ini bisa terjadi dan apa penyebabnya.
“Untuk itu kami akan meminta bantuan dari BSSN untuk bersama-sama melakukan investigasi terkait bagaimana dan apa penyebabnya,” pungkas Semuel.***
