Network
PR DEPOK - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara perihal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI sempat bersitegang buntut Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada dua anggota militer aktif yang berkecimpung di Basarnas.
Seperti diketahui KPK melakukan OTT kepada Kabasarnas HA dan Koorsmin Kabasarnas ABC, keduanya diduga menerima suap proyek pengadaan alat deteksi korban reruntuhan. Atas penangkapan itu, TNI merasa keberatan lantaran pihaknya memiliki mekanisme tersendiri.
Meskipun begitu, KPK maupun TNI saling melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Juga, Presiden Jokowi mengungkapkan keduanya hanya mengalami masalah koordinasi.
"Ya, itu menurut saya masalah koordinasi," kata Presiden Jokowi, pada Senin, 31 Juli 2023. Dilansir dari PMJ.
Baca Juga: 5 Pilihan Gudeg Nikmat di Bantul, Yogyakarta, Cobain Gudeg Unik dari Bunga Kelapa
Menurut Presiden Jokowi, setiap lembaga maupun kementerian harus menanamkan mekanisme saling berkoordinasi satu sama lain.
Koordinasi yang dilakukan antar lembaga maupun kementerian bisa disesuaikan dengan aturan serta hukum yang berlaku.
Adanya koordinasi antar pihak terkait bertujuan untuk mencegah terjadinya miss komunikasi atau kesalahan informasi satu sama lain.
Baca Juga: WNA Beli Elpiji Bersubsidi 3 Kg di Denpasar Bali, Penjual Diduga Enggan Berdebat
