Network
PR DEPOK - Plt Gubernur (Pj) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pihaknya akan menggulirkan work from home (WFH) dan Hybrid mulai September tahun ini, bagi PNS di wilayahnya. Kebijakan ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi polusi udara di Jakarta akibat lalu lintas kendaraan.
“Kami tadi membahas bekerja dari rumah atau work from home untuk mengurangi lalu lintas yang digunakan oleh PNS DKI Jakarta. Artinya bekerja dari rumah atau work from home adalah 50% - 50% atau 60% dan 40% untuk bekerja dari rumah. mengurangi aktivitas sehari-hari di Pemda DKI," kata Heru saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, 14 Agustus 2023.
"Sebelumnya, kami juga meminta kementerian lain juga bisa melakukannya, yaitu bekerja dari rumah atau work from home," ujarnya.
Heru menjelaskan, kebijakan ini akan berlaku bagi karyawan yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Namun, bagi mereka yang bergerak di industri jasa, Heru memintanya hadir secara langsung.
“Ini sebentar lagi sedang dihitung Persentasenya setiap DPO (Organisasi Perangkat Daerah), mudah-mudahan bulan September sudah bisa langsung jalanin (WFH untuk PNS),” kata Heru.
Selanjutnya, ia menyarankan agar warga Jakarta yang memiliki kendaraan berkapasitas besar (cc) terpaksa harus menggunakan bensin RON 98. Selain itu, kata Heru, pihaknya akan memperketat regulasi pada gedung-gedung berizin konstruksi bertingkat.
Baca Juga: 8 Warung Soto di Semarang, Ada yang Buka 24 Jam
Ke depannya, Kendaraan berkapasitas 2400 CC juga harus disiplin dalam penggunaan Pertamax Turbo agar hasil pembakaran bahan bakar fosil lebih sempurna.
“Kami usulkan kalau di Jakarta untuk kendaraan 2400cc lebih baik disiplin pakai Pertamax Turbo” Ujarnya.
Heru menjelaskan, Pemprov DKI juga akan mempertegas aturan bagi pengelola gedung bertingkat di Jakarta untuk membangun gedung berkonsep hijau( green building).
Baca Juga: 5 Shio Paling Beruntung Selama Seminggu ke Depan 14–20 Agustus 2023, Kamu Termasuk?
Untuk mengatasi kondisi udara yang buruk dan emisi yang relatif tinggi, Pemprov DKI Jakarta telah menambah 800 lahan terbuka hijau sejak Oktober tahun lalu dan menanam 216.000 pohon dengan ketinggian minimal 3 meter.
“Dan kegiatan ini juga diminta oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada pemerintah daerah untuk memperkuat uji emisi, uji petik, peraturan yang sudah ada, tinggal diletakan di titik-titik tertentu bersama-sama dengan Dishub dan Polda Metro dan KLHK,” kata Budi.
Dalam rapat hari ini, Jokowi memberikan sejumlah instruksi kepada para menterinya hingga gubernur untuk penanganan polusi udara di Jakarta yang semakin mengkhawatirkan. Rapat tersebut dipimpin oleh Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Senin, 14 Agustus 2023.
Baca Juga: Rekomendasi 5 Warung Soto di Demak, Ada Soto Kerbau hingga Soto Kwali
Pada rapat hari ini, Jokowi memberikan beberapa arahan kepada para menterinya hingga gubernur untuk mengatasi polusi udara yang semakin meningkat di Jakarta. Rapat dipimpin Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Senin, 14 Agustus 2023.
Dalam pembukaan rapat, Jokowi menjelaskan kualitas udara di DKI Jakarta berada di angka 105 pada dengan keterangan tidak baik bagi kesehatan. Menurut Jokowi, hal itu disebabkan musim kemarau yang berlangsung selama tiga bulan terakhir, emisi dari transportasi, serta aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor manufaktur.
Aturan tersebut berlaku wajib di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Sementara di sektor swasta, kebijakan WFH disebutnya bersifat imbauan.
Baca Juga: Yuk Kulineran! Ini 5 Kedai Soto Paling Hits di Purwokerto, Rasanya Sedap dan Autentik
Aturan ini wajib di Pemprov DKI Jakarta. Sedangkan di sektor swasta, kata dia, kebijakan WFH bersifat himbauan " Swasta saya tidak bisa menetapkan tapi mengimbau, tapi itu nanti minggu besok atau rapat berikutnya akan dibahas juga," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan perlunya kerja hibrida atau sistem kerja hybrid untuk mengurangi polusi udara di Jakarta yang menurutnya semakin parah belakangan ini. Ia mengatakan, pemerintah harus mendorong perkantoran untuk tetap bekerja dari rumah atau (WFH).
“Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor untuk melakukan hybrid working. Kerja di kantor, mungkin work from home (WFH). Saya nggak tahu nanti dari kesepakatan rapat terbatas ini, apakah (jam) 7-5 2 -5 atau angka lainnya," kata Jokowi.***
