Network
PR DEPOK – Sejak pasien kasus Covid-19 terdeteksi di Indonesia dan diumumkan secara resmi oleh Presiden Jokowi pada 2 Maret 2020 lalu, berbagai program subsidi gencar digelontorkan pemerintah untuk mengurangi dampak ekonomi di masyarakat.
Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan saat awal pandemi Covid-19, membuat sejumlah aktivitas perekonomian lumpuh hingga sejumlah pihak khawatir Indonesia akan berada di jurang resesi.
Mencegah terjadinya resesi, pemerintah Indonesia berupaya memperbanyak program subsidi yang ditujukan bagi masyarakat guna perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional.
Terkait program subsidi pemerintah, Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid angkat bicara. Ia meminta pemerintah mengganti subsidi yang masih berupa bantuan sembako diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT.
Baca Juga: Tinggal dalam Sel Berisi 10 Orang Lebih, Narapidana Kasus Narkoba Meninggal Usai Alami Sesak Napas
Bukan tanpa alasan, politisi PKS itu meminta permintaan penggantian bentuk subsidi. Hidayat Nur Wahid menilai bantuan sembako membuat tidak terciptanya transaksi jual beli, sehingga bantuan subsidi tidak efektif dalam mendorong daya beli masyarakat.
Di samping itu, usulannya tersebut diungkap usai memperhatikan beberapa pendapat penjual toko kelontong yang mengeluhkan barang dagangannya kurang laku akibat adanya pemberian subsidi sembako pada masyarakat.
"Sebagian penjual toko kelontong mengeluhkan tidak laku karena warga mempunyai stok sembako yang melimpah dari bantuan pemerintah yang didrop langsung dari para rekanan mereka, dan diambil dari pusat grosir besar, yang terhubung dengan modal berputar di kota maupun impor dari luar Indonesia," tutur Hidayat Nur Wahid sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari RRI.
Ia menambahkan, BLT akan membuat aktivitas ekonomi jual beli kembali bergairah. Sehingga Indonesia bisa terhindar dari resesi pada kuartal III 2021 mendatang serta dampak buruk terhadap berkepanjangan bagi di sektor ekonomi.
Baca Juga: 2 Pegawai Terkonfirmasi Positif Covid-19, Gugus Tugas Tutup Sementara Gedung DPRD Kota Depok
Selain ancaman resesi, mempertimbangkan penurunan daya beli masyarakat pada kuartal II-2020 sebesar 5,51 persen juga menjadi alasan Hidayat Nur Wahid mengajukan usulan tersebut. Daya beli yang ia maksud kali ini fokus pada sektor kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman.
Di samping itu, Hidayat Nur Wahid mengingatkan pemerintah tetap harus mengawasi dan mengevaluasi pemberian subsidi BLT yang menjadi program Kementerian Sosial sehingga tepat sasaran.
"Dibutuhkan bantuan langsung tunai dari pemerintah untuk tingkatkan daya beli. Dengan catatan Kemensos harus terus memperbaiki akurasi data penerima bansos, serta laksanakan juga hasil evaluasi distribusi bantuan, agar tak terulang lagi masalahnya pada perode berikutnya," tutur Hidayat Nur Wahid.***
