Network
“Roadmap ini akan mengatur secara lengkap pelaksanaan vaksinasi, termasuk menyiapkan timeline dan tahapan pemberian imunisasi. Rencananya roadmap akan diselesaikan dan dilaporkan pada rapat pleno minggu depan,” ujar Airlangga Hartarto.
Tak hanya itu, sebagai langkah lanjutan Perpres Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).
Baca Juga: Tito Karnavian Diisukan Positif Covid-19, Begini Jawaban Pihak Kemendagri
Nantinya Permenkes ini akan mengatur ketentuan distribusi vaksin yang lebih spesifik di antaranya menetapkan jumlah dan jenis vaksin, pengadaan vaksin, pembelian vaksin dan kriteria dan prioritas penerima serta wilayah sampai dengan teknis pelaksanaan vaksinasi/imunisasi.
Menururnya, masa kritis pandemi Covid-19 akan berlangsung sampai akhir kuartal IV tahun 2020 atau pada Desember 2020 mendatang.
Selama masa kritis ini, pemerintah berupaya menjaga dan mencegah lonjakan kasus Covid-19.
“Critical time-nya adalah tiga bulan (sampai Desember 2020). Kita harus menjaga, jangan sampai ada lonjakan ekstrim dan kondisi tidak normal, sebelum vaksinasi mulai dilakukan,” ujar Airlangga Hartarto.
Di samping itu, Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Satgas Penanganan Covid-19 telah melakukan koordinasi mengenai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di daerah.
Baca Juga: Demi Tambah Jumlah Followers TikTok, Wanita Ini Sebar Berita Bohong Soal Kematian sang Suami
Di sisi lain, Menkes dan UNICEF juga telah melakukan penandatanganan tentang pengadaan vaksin dengan skema multilateral.***
