Network
PR DEPOK - Jelang debat Capres-Cawapres ketiga Pilpres 2024 yang akan digelar pada 7 Januari 2024 besok, KPU telah mempersiapkan beberapa hal dari hasil evaluasi debat sebelumnya. Salah satunya yaitu dengan melarang para peserta debat menggunakan singkatan tak lazim untuk menghindari problematik usai debat berlangsung.
Aturan mengenai penggunaan singkatan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di Gedung KPU pada 5 Januari 2024. Hasyim mengatakan bahwa hal tersebut untuk mengefektifkan waktu debat dengan langsung menjawab to the point terhadap substansi yang dipertanyakan.
“Supaya apa? Dibaca efektif, langsung to the point tentang topik atau substansi yang dipertanyakan. Jadi tidak lagi menambah pertanyaan yang itu singkatan dari apa, atau apa itu maksudnya. Sehingga mengajukan pertanyaan itu secara clear, mudah dipahami, oleh apa namanya, mitra debatnya tadi, yang ditanya,” katanya, seperti dikutip dari ANTARA.
Baca Juga: 8 Warung Nasi Gudeg Paling Rekomen dan Terlaris di Bandung yang Bikin Rindu Yogyakarta
Hasyim juga menjelaskan bahwa penggunaan singkatan itu tetap diperbolehkan dengan catatan pihak penanya harus menjelaskan singkatan yang digunakan tanpa harus mengurangi durasi debat.
Aturan baru tersebut sudah disampaikan langsung ke masing-masing kandidat Pasangan Capres-Cawapres 2024 sebagai bahan persiapan sebelum debat.
Persiapan Tindak lanjut dari hasil evaluasi debat sebelumnya, selain penggunaan singkatan yang tak lazim, KPU juga sudah mempersiapkan kesebelas Panelis yang akan ikut bergabung dalam debat ketiga besok terjamin integritas dan independensinya.
Baca Juga: Cak Imin Anggap Roasting dari Kiky Saputri Jadi Motivasi tuk Lakukan Perbaikan
Hal tersebut dikarenakan sebelumnya muncul polemik yang menyebutkan terdapat dua panelis yang berasal dari Universitas Pertahanan (Unhan) yang dinilai terafiliasi dengan Kementerian Pertahanan.
