Network
PR DEPOK - Sebuah polemik yang menghangat telah memunculkan perbincangan sengit di jagat politik Indonesia setelah pernyataan kontroversial Anies Baswedan mengenai luas tanah milik Prabowo Subianto saat debat capres.
Pernyataan tersebut tidak hanya menciptakan gelombang perdebatan di tengah masyarakat, tetapi juga berbuntut pada pelaporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh pihak yang mengatasnamakan Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB).
Perwakilan PHPB, Subadria Nuka, dengan tegas memberikan klarifikasi terkait pernyataan Anies Baswedan. Menurutnya, informasi yang disampaikan Anies terkait luas tanah pribadi Prabowo Subianto tidak akurat.
Subadria menegaskan bahwa tanah yang dimiliki capres nomor urut 2 tersebut sebenarnya seluas 340 hektar, bukan sejumlah yang disebutkan oleh Anies.
Baca Juga: BPNT Januari 2024 Cair Tanggal Berapa? Simak Nominal yang Cair dan Cara Cek Penerimanya Disini
"Karena diketahui jumlah anggaran Kemenhan tidak mencapai Rp700 triliun, dan terkait bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh capres nomor urut 2 Prabowo Subianto adalah seluas 340 hektar, maka hal tersebut adalah tidak benar," kata Subadria dalam keterangannya diktip PikiranRakyat-Depok.com dari akun Instagram @pikiranrakyat, Selasa, 9 Januari 2024.
Subadria menyebut fakta sebenarnya yang diketahui adalah dilihat dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN) milik Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra itu tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai Rp/ 275.320.450.000.
Selain klarifikasi terkait lahan tanah, Subadria juga menyoroti pernyataan Anies Baswedan terkait anggaran Kementerian Pertahanan RI yang disebut mencapai Rp700 triliun. Menurutnya, angka tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena jumlah anggaran Kemenhan tidak mencapai angka sebesar itu.
Polemik ini membuka kesempatan untuk memahami betapa pentingnya transparansi dan keakuratan informasi dalam ranah politik.
Baca Juga: Dagingnya Empuk Banget! 5 Rekomendasi Tempat Sate Terbaik di Tulungagung
