Network
PR DEPOK - Bali, sebuah pulau yang terkenal dengan keelokan alam, warisan budayanya, dan keramahan penduduknya, kini dihadapkan pada sejumlah tantangan yang terkait dengan perilaku warga pendatang, baik itu WNI non-KTP Bali maupun WNA.
Permasalahan ini telah memicu protes dari masyarakat setempat yang mulai merasa terganggu oleh perilaku yang kurang pantas dan konflik sosial yang timbul.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah menerapkan program KIPEM (Ketentraman, Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, dan Keharmonisan Masyarakat).
KIPEM bertujuan menciptakan suasana yang aman dan nyaman di masyarakat, menghindari konflik sosial, dan menjaga keharmonisan antara penduduk lokal dan pendatang.
Baca Juga: Tes Psikologi: Pilih Secangkir Kopi dan Ketahui Mana yang Cocok dengan Karakter Aslimu!
Namun, permasalahan muncul terkait biaya KIPEM yang saat ini mencapai Rp10.000 per orang per bulan, menimbulkan perdebatan mengenai keadilan tarif ini, terutama bagi WNI non-KTP Bali.
Meskipun masyarakat Bali dikenal memiliki toleransi tinggi, kejadian-kejadian terbaru telah menguras energi dan menguji kesabaran mereka.
Dalam menanggapi permasalahan ini, penting untuk memahami bahwa tindakan kekerasan atau konflik dapat dicegah melalui pendekatan yang bijak dan dialogis.
Menghadapi situasi yang membutuhkan penyelesaian, warga lokal Bali diimbau untuk tidak memprovokasi atau memulai tindakan kekerasan terlebih dahulu.
