Network
PR DEPOK - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini mengatakan pilihan untuk melakukan lockdown di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi bukan menjadi solusi tepat guna menekan angka kasus Covid-19.
Mantan Wali Kota Solo itu pun menegaskan jangan sok-sokan untuk me-lockdown kabupaten, kota, maupun provinsi.
Pasalnya, menurut Jokowi, hal tersebut justru akan mengorbankan kehidupan masyarakat.
Baca Juga: La Nina Akan Terjang Indonesia, BMKG Imbau Masyarakat Daerah Rawan Bencana Persiapkan Diri
Hal tersebut disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta melalui satu video yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu 3 Oktober 2020.
Terkait pernyataan Jokowi, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono turut angkat bicara.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari RRI, Gembong melihat pesan itu tidak secara langsung menyinggung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Namun, dikatakan Gembong, pesan yang disampaikan Jokowi itu akan menyentil pria yang pernah menjabat sebagai Mendikbud RI tersebut.
Baca Juga: Dianggap Ancam Kedaulatan, Fraksi PKS DPR Turut Tolak Pengesahan RUU Cipta Kerja
Sebab, Anies Baswedan saat ini tengah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta.
"Tidak khusus ke Anies, tapi nyentil sih iya, Nggak usah sok-sokan," kata Gembong, Minggu 4 Oktober 2020.
Sementara perihal pernyataan Jokowi soal PSBM, Gembong mengatakan hal tersebut lebih tepat diterapkan di Jakarta ketimbang PSBB secara ketat.
"Saya kira sangat pas kalau diterapkan di Jakarta (PSBM, Red). Sebab, pemprov jauh lebih fokus dalam melakukan pengawasan dan situ juga akan terbangun keterlibatan secara aktif masyarakat," ucapnya.
Baca Juga: Bingung Gatot Dilawan Pendukung Rezim Jokowi, Ustaz Tengku: Apa Mereka Merasa Tinggal di Korut?
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pesan dari Jokowi itu harus menjadi perhatian khusus untuk kepala daerah agar jangan "sok-sokan" me-lockdown dalam menangani Covid-19.
"Kebijakan penanganan penyebaran Covid-19 menjadi prioritas utama. Namun tidak boleh mengabaikan ekonomi," ujar dia mengakhiri.***
