Network
PR DEPOK – Banyak pihak menyoroti masa depan Indonesia pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa Pilpres 2024, salah satunya dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Dalam diskusi bertajuk "Quo Vadis Demokrasi Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" di Jakarta, Senin, banyak hal yang dibahas oleh BRIN, termasuk jalannya pemerintahan di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Kepala Pusat Riset Politik BRIN Athiqah Nur Alami menilai, strategi Prabowo dalam menjalankan pemerintahan kemungkinan akan sama seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu ketiadaan oposisi yang nyata dan kuat. Hal tersebut menurutnya berujung kurangnya check dan balances.
Baca Juga: Siap-siap! Siswa Kategori Ini Dapat Bansos PIP Tahap 2 Bulan Mei 2024, Berapa Nominalnya?
"Koalisi pemerintahan yang begitu gemuk dan lemahnya oposisi berarti proses check and balances yang proper tidak akan terjadi," ujarnya seperti dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Antara.
Penilaian Athiqah bertolak dari fakta bahwa Prabowo Subianto kini sedang gencar membangun koalisi; tidak hanya dengan partai politik yang mendukungnya, tetepi juga partai politik pendukung pasangan calon lain, seperti Nasdem dan PKB.
Saat ini Nasdem dan PKB telah menyatakan sikap untuk mendukung pemerintahan Prabowo lima tahun ke depan.
Baca Juga: 6 Mie Ayam di Bengkulu yang Toppingnya Paling Bikin Nagih
Lanjut Athiqah menjelaskan, koalisi pemerintahan yang gemuk menurutnya berisiko pada menurunnya kualitas demokrasi bahkan mengancam masa depan demokrasi di Indonesia.
