Network
PR DEPOK – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi menyurati Presiden Joko Widodo.
Surat tersebur berisi aspirasi buruh dan mahasiswa perihal UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu.
“Hari ini saya juga kirim suratnya ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” ujar Khofifah Indar Parawansa dalam siaran pers dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Atas permintaan serikat buruh dan pekerja, Pemprov Jawa Timur menyampaikan permohonan penangguhan ditetapkannta UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Aksi Penolakan UU Cipta Kerja Berujung Anarkis, Polri Mulai Kumpulkan Bukti
Pemprov Jawa Timur juga akan memfasilitasi perwakilan buruh untuk berangkat ke Jakarta agar dapat beraudiensi dan berdialog dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD perihal UU tersebut.
“Mereka (para buruh) minta untuk beraudiensi dan berdialog dengan Menkopolhukam. Kami akan fasilitasi untuk berangkat ke Jakarta"
"Pak Mahfud sudah kami komunikasikan untuk menerima perwakilan buruh asal Jatim awal minggu depan. Alhamdulillah, sudah terjadwal,” katanya.
Seperti diketahui, hingga Kamis, 8 Oktober 2020 terjadi aksi penolakan UU Cipta Kerja.
