Network
PR DEPOK – Dalam rangka menguatkan penanganan pandemi Covid-19, Ketua DPR Puan Maharani menyebutkan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak lebih penting untuk dilaksanakan.
Dalam pernyataannya, Puan Maharani menilai bahwa kepastian dari figur pemimpin di daerah sangat dibutuhkan dalam keputusan strategis di masa krisis seperti saat ini.
"Jika 270 daerah pelaksanaan Pilkadanya ditunda, kemudian posisi kepala daerah yang sangat krusial di masa krisis hanya ditempati pelaksana tugas yang lemah secara legitimasi dan terbatas ruang lingkupnya dalam mengambil keputusan," kata Puan Maharani pada Rabu, 21 Oktober 2020 seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari RRI.
Baca Juga: Terdorong Faktor Stimulus Ekonomi AS, Harga Minyak Dunia Kembali Menguat
Lebih lanjut, Puan Maharani menilai bahwa ketiadaan kepala daerah akan melambatkan kerja pemerintah daerah.
"Dan itu justru dapat membuat kerja pemda menjadi lambat dan menimbulkan lebih banyak ketidakpastian," ujar Puan.
Untuk diketahui, akibat pandemi Covid-19, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 awalnya dijadwalkan pada bulan September, diundur menjadi tanggal 9 Desember 2020.
Baca Juga: ShopeePay Perkuat Keamanan Akun Pengguna dengan Rekognisi Wajah dan Sidik Jari
Tak selaras dengan penundaan ini, politisi PDIP itu justru menilai bahwa Indonesia saat ini membutuhkan kecepatan dan kepastian demi memberi rasa tenang.
"Yang penting adalah kita harus bersama-sama memantau dan mengingatkan agar kampanye-kampanye yang dilakukan selama Pilkada benar-benar mengikuti protokol kesehatan yang ketat," imbuhnya.
Selain itu, Puan Maharani juga mengimbau para paslon kepala daerah untuk melakukan terobosan dan hal baru dalam melaksanakan kampanye.
Baca Juga: Jawa Barat Kembali Waspada Adanya Potensi Hujan Disertai Angin Kencang dan Petir
Ia meminta agar para paslon ini memikirkan cara untuk merebut hati rakyat namun tetap menerapkan protokol kesehatan agar masyatakat tetap aman dari Covid-19.
"Bagaimana menjangkau rakyat dan merebut hati mereka sambil tetap menjaga rakyat dari ancaman Covid-19," ucapnya.
Hingga saat ini, tercatat terdapat 157 calon perempuan, 5 di antaranya maju sebagai calon dalam Pemilihan Gubernur.
Baca Juga: Demi Cegah Flu Babi, Tiongkok Bangun Apartemen 13 Lantai Khusus untuk Peternakan Babi
127 orang mencalonkan dalam Pemilihan Bupati, serta 25 orang lainnya mencalonkan dalam Pemilihan Wali Kota.
Puan Maharani menyampaikan bahwa dirinya menantikan hasil pilkada terhadap calon perempuan ini.
"Tentunya kita menanti bagaimana rakyat akan memilih pada tanggal 9 Desember 2020. Jika kita yakin bahwa politik membutuhkan perempuan, maka partisipasi perempuan Indonesia dalam politik, selain representasi harus turut mencakup substansi," tuturnya.***
