Network
PR DEPOK - Polemik Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law hingga kini masih terjadi setelah resmi disahkan pada 5 Otober 2020 lalu.
Penolakan-penolakan masih terus disampaikan meski pemerintah sudah menjelaskan melalui video pers yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun melalui para menteri-menterinya.
Aksi demonstrasi juga masih terus dilakukan oleh berbagai kalangan untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang dianggap dapat merugikan rakyat.
Baca Juga: Solidaritas terhadap Rakyat, Anggota Parlemen Lukai Diri sebagai Bentuk Protes pada Perdana Menteri
Proses penyusunan UU Cipta Kerja yang terkesan terburu-buru menimbulkan spekulasi-spekulasi negatif di masyarakat.
Penolakan tersebut kemudian ditanggapi oleh Anggota Dewan pertimbangan Presiden (Wantimpres), Agung Laksono.
Agung Laksono membantah dugaan terkait penyusunan UU Cipta Kerja yang dianggap dilakukan secara diam-diam.
Baca Juga: Emmanuel Macron Benarkan Tampilan Kartun Nabi, Pemimpin Chechnya: Teroris Terinspirasi oleh Anda
Dia memastikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak bermain mata dengan pihak manapun untuk menyelundupkan pasal titipan karena lembaga legislatif bukan hanya milik satu partai.
Bahkan, menurut Agung Laksono, pembahasan UU Cipta Kerja ini merupakan pembahasan yang paling terbuka daripada undang-undang yang lain.
"Dari pembuatan undang-undang paling terbuka ya Omnibus Law ini. Begitu banyak disampaikan kepada publik," kata Agung seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari RRI, Rabu 28 Oktober 2020.
Baca Juga: Tanggapi Tindakan Emmanuel Macron yang Sudutkan Islam, Arie Untung Enggan Gunakan Produk Prancis
Soalnpenolakan UU Cipta Kerja, mantan ketua DPR ini memastikan bahwa pemerintah tetap membuka ruang dialog perihal UU Cipta Kerja.
Dia juga menjelaskan bahwa masyarakat masih bisa memberi masukan terhadap penyusunan aturan turunan UU Cipta Kerja.
Politikus Golkar ini juga mengatakan, aturan turunan yang berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri akan dibuat secara adil dan detail.
Baca Juga: Indonesia Rayakan Hari Sumpah Pemuda, Menag: Milenial Mampu Bawa Perubahan Besar Membangun Negeri
"Dilanjutkan saja dalam proses peraturan pemerintah, peraturan yang lebih detail dan sangat fair," ujar Agung Laksono.***
