Network
”Hal ini merupakan sebuah langkah yang tepat dalam mendorong penguatan tata kelola serta meningkatkan akuntabilitas program Kartu Prakerja ke depan,” tutur Rudy Salahuddin yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Program Kartu Prakerja.
Sebelumnya Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja telah menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Indonesia, Universitas Katolik Atmajaya, dan Indonesia Mengajar untuk melakukan asesmen terhadap pelatihan yang diusulkan oleh lembaga pelatihan.
Baca Juga: Meski Dicemooh oleh Donald Trump, Warga Nigeria Tetap Mencintai dan Mendukungnya Jadi Presiden AS
Asesmen ini adalah bagian dari syarat diterimanya suatu pelatihan ke dalam ekosistem Prakerja.
Hal ini sesuai dengan Pasal 32 ayat 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 11 tahun 2020 yang mengatur pelibatan ahli dalam asesmen pelatihan.
Program Kartu Prakerja saat ini digelar di 7 platform digital dengan 147 lembaga pelatihan yang menawarkan lebih dari 1.534 pelatihan.
Baca Juga: Asal Ada Saksi dan Alat Bukti, Polisi Janji Tak Tutupi Kasus Pengeroyokan Pengendara Moge kepada TNI
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari mengatakan, BPS mencatat 73 persen penganggur tidak pernah mengikuti pelatihan bersertifikat.
Melalui Program Kartu Prakerja, sebanyak 5,6 juta peserta belajar materi pelatihan yang telah dinilai oleh ahli dan memperoleh sertifikat.
”Selain itu, mereka juga memiliki literasi digital yang dampak transformatifnya jauh lebih besar karena mereka sekarang sudah tahu dan bisa belajar kapanpun, dimanapun, dari siapapun selama ada internet dan kemauan,” ujar Denni.
