Minta Pemerintah Tak Cabut Subsidi dan Stimulus, BAKN DPR: Khawatir Pelaku UMKM Belum Bisa Survive

- 19 November 2020, 15:13 WIB
Anggota Komisi V DPR RI, Ahmad Syaikhu.
Anggota Komisi V DPR RI, Ahmad Syaikhu. /DPR RI/

PR DEPOK – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Ahmad Syaikhu mengungkapkan ada kekhawatiran masyarakat, khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurut keterangannya, kekhawatiran itu datang usai muncul informasi perihal berakhirnya masa pemberian bantuan (subsidi dan stimulus) di akhir tahun 2020.

Ia menyatakan dirinya akan menyampaikan kepada pemerintah pusat agar tidak mencabut bantuan subsidi dan stimulus.

Baca Juga: 10 Ribu Prajurit TNI Terdiri dari Tenaga Medis dan Petugas Prokes Jadi Priotitas Penerima Vaksin

Hal tersebut disampaikannya kepada Parlementaria usai mengikuti lawatan Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Bali dalam rangka menelaah pengelolaan subsidi energi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar pada Selasa, 17 November 2020.

Dalam kunjungan tersebut, ia menuturkan bahwa Bali merupakan salah satu daerah yang terdampak besar akibat pandemi Covid-19 dengan catatan pertumbuhan ekonomi berada pada kondisi minus hampir 14 persen.

“Ada kekhawatiran dari para pelaku UMKM terkait dengan berakhirnya masa pemberian bantuan ini pada akhir tahun 2020, sementara para pelaku UMKM belum bisa survive,” ujar Syaikhu dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari situs resmi DPR RI.

Baca Juga: Cek Fakta: Tiongkok Diklaim Beri Ultimatum ke Indonesia Berkaitan dengan Insiden 98, Simak Faktanya

Menurutnya, kekhawatiran tersebut membuat para pelaku UMKM mengajukan agar pemberian subsidi dan stimulus terhadap UMKM ini masih dilanjutkan.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun menjelaskan data angka pertumbuhan ekonomi tersebut

Menurut keterangannya, pemberian subsidi tersebut telah mempengaruhi kondisi para pelaku UMKM di Bali yang dinilainya sangat sulit mengembangkan usaha agar bisa survive.

Baca Juga: Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Depok Gelar 3 Kali Debat Publik Paslon Pilkada Serentak 2020

Oleh karena itu, menurutnya harus ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pemda).

“Pemda sendiri telah menyalurkan Rp48 miliar untuk UMKM, nah pemerintah pusat juga sudah mengeluarkan bantuan-bantuan termasuk subsidi energi,” katanya.***

Editor: Ahlaqul Karima Yawan

Sumber: DPR RI


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah