Network
"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya," kata Dudung seusai apel kesiapan bencana dan Pilkada serentak di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari PMJ News.
Baca Juga: Pangdam Jaya Perintahkan Turunkan Baliho Habib Rizieq, Fahri Hamzah: Bukan Hormati Hukum Rimba
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menyebut terdapat upaya menarik kembali TNI keranah sipil.
"Sejak konferensi pers Panglima TNI kemarin dan tindakan offside Pangdam Jaya itu tidak saja melukai nilai-nilai dasar kelahiran TNI sebagai tentara rakyat tapi juga sumpah prajurit dan sapta marga. TNI harus berada di luar politik dan menghormati hukum. Hukum negara bukan hukum rimba," tulis Fahri dalam akun Twitter resminya @Fahrihamzah sebagaimana dikutip oleh pikiranrakyat-depok.com.
Saya gak paham sih, setelah 20 tahun lebih reformaai kita tiba2 muncul pejabat militer masuk dalam demarkasi pengelolaan negara sipil ini. Dugaan saya karena “TNI dan POLRI bersatu telah dimaknai sebagai bersatunya fungsi”. Tentu kita sayangkan dan cukup menyedihkan.— #GS2020KolaborasiYuk (@Fahrihamzah) November 20, 2020
Hal tersebut, sebelumnya selalu ditunjukan TNI dengan hadir membantu masyarakat di lokasi bencana.
Baca Juga: Selesai Uji Coba dan Siap Didistribusikan, Berikut Harga Vaksin Covid-19 Moderna
Terkait tindakan TNI mencopot baliho Habib Rizieq, Fahri menilai hal tersebut sudah menabrak rambu-rambu militer dalam demokrasi.
Dirinya juga mengimbau Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto untuk memberi peringatan kepada korps militer.
"Kalau saya jadi Menhan, ini adalah 'lampu kuning' ditabraknya rambu-rambu militer dalam demokrasi. TNI harus mengerti bahwa tugas dia di tengah rakyat adalah memelihara perdamaian. Sebagaimana militer berperang bukan untuk membunuh lawan tapi untuk menjaga perdamaian," katanya.
Baca Juga: Mengaku Heran Banyak yang Membenci Habib Rizieq, UAS: Apa Dosa Dia? Sampe Sebegitunya
