Network
PR DEPOK - Program sekolah gratis direncanakan akan diterapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat pada tahun ini.
Pemprov Jabar telah menyiapkan anggaran untuk program sekolah gratis tersebut.
Namun, Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Jawa Barat meminta Pemprov Jawa Barat untuk memperjelas makna tentang program bantuan sekolah gratis untuk SMA/SMK swasta.
Baca Juga: Foto Barisan Pohon Miring, Keajaiban Alam yang Dibentuk Angin
Pasalnya, terjadi multitafsir di kalangan masyarakat terkait sekolah gratis di SMA/SMK swasta.
Dikutip oleh Pikiranrakyat-depok.com dari PRFM News Sabtu, 20 Juni 2020 Ketua FKSS Jawa Barat, Ade D Hendriana menyayangkan pernyataan bersayap yang diucapkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Program sekolah gratis tingkat SMA/SMK swasta ini diberikan hanya untuk siswa dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) yang merupakan limpahan dari sekolah negeri.
Baca Juga: Cek Fakta: Harga Koin Rp 1.000 Kuno Bernilai Ratusan Juta
"Terkait dengan bantuan KETM untuk SMA/SMK swasta, kenyataanya jalur KETM itu untuk limpahan dari SMA/SMK negeri," kata Ade saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel.
Karena muncul kebijakan yang salah tafsir, dirinya khawatir nantinya orang tua siswa mendesak pihak sekolah swasta untuk memberi bantuan.
Padahal bantuan tersebut hanya untuk siswa yang sebelumnya mendaftarkan diri ke sekolah negeri dan memilik sekolah swasta sebagai pilihan terakhirnya.
Baca Juga: Ancol Dibuka Hari Ini, Berikut 6 Lokasi Wisata yang Dibuka Lebih Awal dengan Menerapkan SSBB
Kendati demikian, program sekolah gratis ini tidak diberikan kepada semua siswa, program ini hanya diberikan untuk 4.000 siswa.
"Khawatirnya orang tua pasti mendesak jalur KETM itu diterima dan dibiayai pemerintah. Pada kenyataannya tidak seperti itu. Hanya limpahan dari SMA negeri saja dan sudah benar tujuannnya memang sekolah swasta itu sendiri," ujarnya.
Lebih lanjut Ade mengungapkan jika memang Pemprov Jabar ingin memberikan bantuan tersebut, tidak perlu seolah-olah harus menggiring siswa untuk daftar terlebih dahulu ke sekolah negeri.
Baca Juga: Aktor Legendaris 'The Lord of the Rings' Ian Holm Meninggal Dunia Akibat Parkinson di Usia 88 Tahun
Jika memang terbukti masuk kategori KETM, seharusnya sudah cukup menjadi bukti untuk mendapat bantuan tanpa harus dialihkan dulu dari sekolah negeri.
"Kalau misalnya pemerintah toh mau mewajibakan atau memberikan bantuan ke peserta didik yang tidak mampu, kenapa tidak langsung saja mereka yang daftar ke swasta membawa persyaratan ketidakmampuan mereka dibantu. Jadi tidak ada istilah penggiringan dulu ke negeri," tutur Ade.***
