Network
PR DEPOK - Sekolah swasta di Indonesia identik dengan tempat menimba ilmu bagi kelas menengah atas atau orang kaya.
Pendapat soal sekolah swasta sebagai tempat menimba ilmu bagi kalangan atas dan elite menjadi konkret ketika Livy Renata viral dengan latar belakang kehidupannya di sekolah swasta.
Viralnya Livy Renata timbul dari keterkejutan komika dan sejumlah artis terhadap realitas kehidupan Livy Renata di sekolah swasta mulai dari uang sekolah, uang jajan, moda transportasi, sampai kegiatan bolos sekolah.
Alhasil, selain viral keterkejutan terhadap realitas kehidupan Livy Renata memancang kesenjangan sosial antara sekolah swasta dengan negeri.
Namun, secara historis sekolah swasta adalah gerakan alternatif untuk melakukan perlawanan terhadap politik pendidikan di Hindia Belanda.
Andrew Goss dalam Belenggu Ilmuwan dan Pengetahuan: Dari Hindia Belanda sampai Orde Baru (2014) mengatakan bahwa setelah Boedi Oetomo berdiri 5 tahun dan berhasil mempengaruhi kebijakan pendidikan di Hindia Belanda, tetapi usaha perubahan melalui politik legislatif mengalami kemandekan dan kebuntuan.
Boedi Oetomo mengusahakan pendidikan setaraf universitas, bukan sekadar pendidikan vokasi. Namun, wacana tersebut mendapat banyak penolakan dari pejabat kolonial dan editor koran Belanda.
Kebuntuan dan kemandekan tersebut mendesak para kaum intelektual dalam Boedi Oetomo di Hindia Belanda untuk mengembangkan pendidikan dan institusi secara mandiri.
Baca Juga: Tanggal 3 Mei Hari Apa? Simak Ini Sejarah Hari Kebebasan Pers Sedunia serta Pentingnya Diperingati
Sebagai contoh, anggota termuda Boedi Oetomo dan pelajar di Belanda Noto Kworo mendorong pendidikan dan regulasi untuk bidan perlu berada di bawah otoritas dokter Jawa agar menjadi ilmiah.
Pasalnya, kajian tentang obstetri tidak ada di Hindia Belanda sehingga pendidikan bidan berada dibawah kendali dukun beranak yang berbasis pada pengalaman semata.
Oleh sebab itu, Noto Kworo mengusulkan untuk mendirikan sekolah kebidanan di Hindia Belanda dan mendorong para dokter untuk mendidik para bidan lokal.
Pemikiran dan praktek ini menyadarkan para intelektual Hindia Belanda untuk mengembangkan sekolah mandiri agar dapat membagikan ilmu pengetahuan Barat kepada masyarakat kolonial Belanda.
Baca Juga: Informasi Terbaru Pencairan KJP Plus Mei 2023, Jadwal Pencairan, Cara Cek Penerima dan Kategorinya
Akhirnya, kesadaran ini membatalkan keyakinan para intelektual Hindia Belanda bahwa pemerintah kolonial Belanda akan membangun sekolah dengan tradisi liberal arts.
Alhasil, kaum intelektual meninggalkan upaya perintisan transformasi pendidikan lewat politik dan beranjak kepada pengembangan pendidikan swasta dan mandiri.
Pada 1916, Ki Hajar Dewantara mengalami kesadaran radikal dalam ranah pendidikan bagi pembangunan sosial.
Andrew Goss mengutip Ki Hajar Dewantara bahwa pemerintah kolonial Belanda yang berhutang pada masyarakat pribumi untuk menyediakan layanan pendidikan tersebut.
Baca Juga: Informasi Cara Cek Penerima BPNT Mei 2023 dan Bocoran Jadwal Cair, Apakah Cair Rp400.000 lagi?
Pada 1922, Soewardi Soerjaningrat atau Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah Taman Siswa secara mandiri atau swasta.
Taman Siswa besutan Ki Hajar Dewantara termasuk sekolah liar di mata pemerintah kolonial. Taman Siswa bertolak belakang dengan konsep sekolah Belanda yang memproduksi manusia loyalis dan feodal.
Sekolah swasta mendapat julukan dari pemerintah kolonial sebagai sekolah liar karena sekolah ini bersifat independen baik dari segi kurikulum maupun pembiayaan.
Pada konteks pertengahan abad 20, para kaum intelektual menyadari secara perlahan bahwa pemerintah kolonial tidak berniat untuk membangun akses bagi masyarakat kolonial terhadap ilmu pengetahuan.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Aries, Taurus, dan Gemini Besok 3 Mei 2023: Ada Imbalan di Balik Semangat Berapi-api
Alhasil, pendirian sekolah swasta di Hindia Belanda pada pertengahan abad 20 menjadi penanda peralihan dari gerakan politik formal kepada gerakan politik alternatif.
Oleh sebab itu, pada tahun 1920-an gerakan politik tidak lagi berpusat pada parlemen Hindia Belanda atau Volksraad, melainkan beralih kepada gerakan politik dan moral alternatif secara mandiri untuk membangun revolusi sosial di Hindia Belanda.
Akhirnya, kemandirian dan alternatif menjadi paradigma baru di tengah kaum intelektual baik moderat maupun radikal dalam memperjuangkan kemerdekaan Hindia Belanda.***
