PR DEPOK – Menjelang Hari Raya Idulfitri atau Lebaran 2021, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menerbitkan surat edaran terbaru.
Surat Edaran tersebut yakni berisi kewajiban pengusaha untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2021 secara penuh kepada para pekerja.
Berdasarkan pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi dalam edarannya, Menaker Ida mewajibkan pembayaran THR 2021 dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya idul fitri.
"Sehingga itulah yang menjadi dasar pertimbangan salah satunya untuk kebijakan THR harus dibayar sebelum Lebaran," kata Anwar dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Meski begitu, Kemenaker memberikan dispensasi bagi pengusaha yang mengalami hambatan pemberian THR Lebaran 2021 karena terdampak pandemi covid-19.
Namun, dengan syarat perusahaan mampu membuktikan masih terdampak Covid-19 dan tetap membayar THR Lebaran 2021 pekerja paling lambat sehari sebelumnya.
Bagi pengusaha yang mengalami hambatan pemberian THR Lebaran 2021 juga harus memastikan sudah melakukan kesepakatan dialog dengan para pekerjanya.
Surat Edaran ini dibuat sebagai kelanjutan dari Posko THR 2021 untuk menangani pengaduan terkait pembayaran tunjangan hingga akhir April 2021 kemarin.
Tercatat, Posko THR Lebaran 2021 Kemenaker di pusat telah menerima 776 laporan yang terbagi atas 484 konsultasi dan 292 pengaduan.
Selain mengawal penyaluran THR 2021, Kemenaker juga terus mendorong pemulihan ekonomi bersama dalam bentuk memberikan insentif, fasilitasi dan berbagai keringanan pajak kepada pengusaha dan pekerja.
Kemenaker sendiri juga terlibat dalam berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja itu, termasuk bantuan subsidi upah (BSU) kepada pekerja terdampak pandemi Covid-19 pada 2020.
Selain itu, penanganan dampak pandemi juga telah dan sedang dilakukan oleh Kemenaker, termasuk pelatihan vokasi dengan metode pelatihan campuran, pemagangan di industri, pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja, pelatihan wirausaha baru, padat karya dan penempatan pekerja, baik di dalam maupun luar negeri.***