PR DEPOK - Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar sebelumnya mengatakan bahwa pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total akan memunculkan faktor baru yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta untuk membuat langkah-langkah pengecualian.
Hal tersebut dilakukan agar sektor industri tidak mati saat pemberlakuan PSSB total di Provinsi DKI Jakarta yang akan dimulai Senin, 14 September 2020 mendatang.
Baca Juga: Cegah Penyebaran Covid-19 Klaster Pilkada 2020, Kapolri Keluarkan Enam Instruksi
Menurutnya, yang perlu diingatkan adalah bahwa pelaku industri perlu menerapkan protokol kesehatan dengan baik.
"Pengecualian secara khusus diberikan kepada industri manufaktur dan sektor usaha yang mampu melakukan langkah-langkah protokol kesehatan yang baik," kata Mahendra seperti dikutip pikiranrakyat-depok.com dari RRI.
Menurut Mahendra, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang semula diyakini akan positif pada kuartal akhir tahun, berpotensi bergeser.
Baca Juga: Harga Emas Antam Jumat 11 September 2020 Rp1.069.000 per gram, Naik Rp8.000 dari Hari Sebelumnya
Untuk itu, Mahendra mengatakan langkah-langkah tertentu perlu dilakukan, salah satunya terkait dengan membuat pengecualian terhadap pelaku industri.
Lebih lajut ia mengatakan bahwa perlu adanya pendekatan khusus untuk memitigasi dampak penurunan kinerja ekonomi akibat PSBB.
Mahendra mengaku khawatir terkait dampak penurunan kinerja ekonomi akibat PSBB.
Baca Juga: Jadi Impian Besar B.J. Habibie, Mega Superblok Resmi Dibangun di Batam
"Saya betul-betul khawatir kesinambungan (industri) untuk jangka menengah dan jangka panjang," tuturnya.
Menurutnya, baik penanganan kesehatan dan ekonomi adalah hal yang sama-sama penting dan tidak perlu dipertentangkan.
Namun demikian, perlu dibuat kalkulasi baru mengingat sebelumnya pertumbuhan ekonomi kuartal empat sudah diproyeksikan bergerak positif di level 1,38 persen.***