Network
"Begitu banyak hal yang harus dibahas, waktu yang sangat sempit, jadi ini campur aduk semua," ujar menambahkan.
Diketahui, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD 2021 mulai dibahas pada 5 November 2020.
Baca Juga: Yakini Covid-19 Buatan Manusia, Bossman Mardigu: Bagi Gua, Ini Adalah untuk Kontrol Dunia
Kemudian, Pemprov DKI Jakarta menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2021 kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta pada 26 November 2020.
Artinya, pagu anggaran APBD DKI 2021 selesai dalam 21 hari. Sementara, Perda ditargetkan akan diparipurnakan pada pertengahan Desember 2020.
Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta juga menilai terkait target pajak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2021.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Benny Wenda Buat Negara Ilusi, Fadli Zon: Jangan Anggap Enteng!
Anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari mengatakan, anggaran sebesar Rp43,37 triliun terlalu tinggi sehingga dikhawatirkan berpotensi membuat anggaran defisit.
"Kami menilai asumsi tersebut terlalu optimistis dan tidak berpijak pada realita," kata Eneng Malianasari.
Menurut dia, realisasi yang lebih besar dari target pajak tahun 2019, yaitu Rp40,3 triliun itu akan sulit tercapai mengingat kondisi perekonomian tahun 2021 penuh dengan ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.***
