Network
PR DEPOK - Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 telah berakhir tapi beredar kabar jika BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp600.000 masih tak kunjung cair di beberapa wilayah. Untuk itu, simak alasan lengkapnya di artikel ini.
Seperti diketahui, saat ini sebagian masyarakat yang terdaftar di DTKS Kemensos masih menantikan pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp600.000.
Alasannya karena bansos Rp600.000 tersebut dijanjikan akan cair setelah pesta demokrasi Pemilu 2024.
Baca Juga: Siapkan KTP untuk Cek Nama Penerima BPNT 2024 yang Cair hingga Rp400.000
Namun, kenapa di beberapa daerah masih ada yang belum juga cair bahkan hingga memasuki pertengahan bulan?
BLT Mitigasi Risiko Pangan 2024
Pasalnya, alasan BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp600.000 tak kunjung cair hingga kini padahal Pemilu 2024 sudah beres itu karena sedang dalam proses pencairan.
Baca Juga: 6 Kedai Bakso Terlaris di Yogyakarta, Simak Informasi Alamat, Harga, dan Nomor Teleponnya
Yang mana BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp600.000 masih disalurkan secara bertahap kepada penerimanya.
Lantas, BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp600.000 dijelaskan saat ini masih membutuhkan penganggaran di Kemensos dan kemudian berkontrak dengan PT Pos Indonesia.
Dikutip dari bungko.desa.id, peluang pencairan BLT Rp600 ribu di pekan ini tidak ada.
Baca Juga: Kenapa BLT Mitigasi Risiko Pangan Belum Juga Cair Sampai Hari Ini?
Kata Airlangga, pekan ini lebih baik tunggu hasil KPU dulu, katanya pada 16 Februari 2024.
Untuk diketahui, pemerintah berkeinginan memberikan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp200 ribu per bulan selama tiga bulan (Januari-Maret 2024) dengan begitu bisa jadi cairnya bulan Maret 2024.
Dengan sasaran 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tapi penyaluran BLT direncanakan dengan cara dirapel, sehingga jumlah yang diterima menjadi Rp 600 ribu.
Baca Juga: 5 Tempat Makan Sushi di Depok yang Paling Enak dan Terkenal, Review Ratusan hinga Ribuan Orang
Sedangkan, total anggaran untuk program ini sebesar Rp 11,25 triliun, dengan tujuan mencegah momentum atau siklus penyaluran yang tertinggal.
Khususnya terkait dengan target sensus kemiskinan ekstrem 0 persen. ***
