PR DEPOK - Taliban telah menunjuk Mohammad Hasan Akhund, ajudan mendiang pendiri kelompok itu, Mullah Omar, sebagai kepala pemerintahan sementara baru Afghanistan.
Daftar anggota kabinet yang diumumkan pada Selasa, 7 September 2021 kemarin oleh Jubir Taliban Zabihullah Mujahid didominasi oleh anggota inti lama kelompok itu, dan tidak ada wanita.
Abdul Ghani Baradar, kepala kantor politik Taliban, akan menjadi wakil pemimpin sementara Sirajuddin Haqqani, putra pendiri Jaringan Haqqani, ditunjuk sebagai menteri dalam negeri.
Mullah Mohammad Yaqoob, putra Mullah Omar, ditunjuk sebagai menteri pertahanan. Hedayatullah Badri akan menjadi pejabat menteri keuangan.
Sementara Amir Khan Muttaqi, seorang negosiator Taliban di Doha, diangkat menjadi menteri luar negeri.
“Imarah Islam memutuskan untuk menunjuk dan mengumumkan kabinet sementara untuk melaksanakan pekerjaan pemerintah yang diperlukan,” katanya dikutip Pikirarakyat-Depok.com dari Al Jazeera.
Baca Juga: Berkhayal Lewati Malam Pertama dengan Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan: Gue mah Liar di Mana Juga
Total 33 anggota telah ditunjuk dalam posisinya di pemerintah Imarah Islam baru, sedangkan jabatan yang tersisa akan segera diumumkan setelah menerima pertimbangan.
Berbicara pada konferensi pers di ibukota Afghanistan, Kabul, Mujahid menekankan kabinet pemerintah baru ini adalah pemerintah sementara atau "acting".
Untuk diketahui, Akhund yang baru ditunjuk sebagai perdana menteri, masih terdaftar dalam list sanksi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Berasal dari Kandahar, Akhund sebelumnya adalah Menlu dan kemudian Wakil Perdana Menteri (PM) selama tugas terakhir Taliban berkuasa dari 1996 hingga 2001.
Akund adalah kepala badan pembuat keputusan Taliban yang kuat, Rehbari Shura, atau dewan kepemimpinan.
Haqqani, menteri dalam negeri yang baru, adalah putra dari pendiri jaringan Haqqani, yang ditetapkan sebagai organisasi “teroris” oleh Amerika Serikat. Dia adalah salah satu orang yang paling dicari FBI.
Mengomentari pengumuman Taliban, Obaidullah Baheer, dari American University of Afghanistan, mengatakan bahwa hal itu tidak membantu mereka untuk mendapatkan pengakuan internasional.
“Jumlah waktu yang dihabiskan bukan untuk membahas atau menegosiasikan inklusivitas atau potensi pembagian kekuasaan dengan partai politik lain," ujarnya.
"Nyatanya, waktu dihabiskan untuk mengetahui cara membagi kue di antara barisan mereka sendiri," tutur Baheer melanjutkan.
Taliban, yang merebut Kabul pada 15 Agustus 2021 silam menjanjikan pemerintah "inklusif" yang mewakili susunan etnis Afghanistan yang kompleks.
Dalam sebuah pernyataan, Mullah Haibatullah Akhundzada, pemimpin tertinggi Taliban, mengatakan pemerintah baru akan bekerja untuk menegakkan hukum syariah di Afghanistan.
Baca Juga: Arti Insentif Kartu Prakerja Menunggu Diproses, Dalam Pengecekan, Sedang Dijadwalkan
“Saya meyakinkan semua warga negara bahwa para tokoh akan bekerja keras untuk menegakkan aturan Islam dan hukum syariah di negara ini,” katanya.
Dia mengatakan kepada rakyat Afghanistan bahwa kepemimpinan baru akan memastikan perdamaian, kemakmuran, dan pembangunan yang langgeng.
“Imarah Islam tidak memiliki masalah dengan siapa pun. Semua akan ambil bagian dalam memperkuat sistem dan Afghanistan dan dengan cara ini, kami akan membangun kembali negara kami yang dilanda perang,” kata Akhundzada mengklaim.***