PR DEPOK - Kementerian Dalam Negeri Afghanistan mengumumkan bahwa anak perempuan akan segera diizinkan kembali ke sekolah menengah.
Qari Saeed Khosty, juru bicara Kementerian Dalam Negeri mengatakan pengumuman perizinan tersebut akan diumumkan pada waktu yang tepat.
“Dari pemahaman dan informasi saya, dalam waktu yang sangat singkat semua universitas dan sekolah akan dibuka kembali dan semua anak perempuan dan perempuan akan kembali ke sekolah dan pekerjaan mengajar mereka,” katanya.
Baca Juga: Akhirnya Buka Suara, Rachel Vennya Bantah Tuduhan Jalani Karantina di Wisma Atlet
Setelah pengambilalihan Afghanistan oleh Taliban, gadis-gadis remaja disuruh tinggal di rumah dari sekolah sampai “lingkungan belajar yang aman” dapat dibangun.
Tetapi, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Al Jazeera pada Senin, 18 Oktober 2021, anak laki-laki di semua kelas dan anak perempuan usia sekolah dasar diminta kembali ke sekolah.
Pengecualian anak perempuan telah memperburuk kekhawatiran bahwa Taliban akan kembali ke aturan garis keras mereka pada 1990-an, ketika perempuan dan anak perempuan secara hukum dilarang mengenyam pendidikan dan pekerjaan.
Menurut laporan, Khosti menunjukkan bahwa gadis-gadis di sekolah menengah dan guru perempuan mereka akan segera kembali.
Baca Juga: Kartu Prakerja Gelombang 22 Kapan Dibuka? Simak Syarat dan Cara Daftar agar Lolos
Ketika Taliban mengambil alih kekuasaan pada Agustus, kelompok bersenjata itu berjanji untuk menegakkan hak-hak anak perempuan dan perempuan.
Namun tindakannya sejak itu telah mengkhawatirkan masyarakat internasional.
Kebijakan tersebut juga menjadi sinyal beragam tentang kemungkinan perempuan dapat kembali bekerja di kantor-kantor pemerintah dan telah memaksa universitas untuk memberlakukan kebijakan pemisahan gender untuk dibuka kembali.
Selain itu mengenai kabinet yang terisi oleh laki-laki, Taliban juga berjanji dengan mengatakan perempuan dapat dimasukkan tetapi tidak dalam waktu dekat.
Antonio Guterres, sekretaris jenderal PBB, awal bulan ini mengutuk janji-janji yang dilanggar Taliban kepada perempuan Afghanistan dan mengimbau kelompok itu untuk memenuhi kewajiban mereka di bawah hukum HAM dan kemanusiaan internasional.
"Janji yang dilanggar menyebabkan mimpi buruk bagi perempuan dan anak perempuan Afghanistan," kata Sekjen PBB itu.
Penarikan kembali hak-hak perempuan oleh Taliban juga telah memicu kritik dari Qatar dan Pakistan, yang telah meminta masyarakat internasional untuk terlibat dengan Taliban.
Dalam agenda konferensi pers bulan lalu, Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, merasa sangat kecewa melihat beberapa langkah yang diambil oleh Taliban.
Baca Juga: Benarkah Alergi Berdampak terhadap Kesehatan Mental? Berikut Penjelasan Ahli
Al Thani mengatakan Qatar, yang menjadi tuan rumah kantor politik Taliban, harus digunakan sebagai model bagaimana masyarakat Muslim dapat dijalankan.
“Sistem kami adalah sistem Islam, tetapi kami memiliki jumlah perempuan melebihi laki-laki dalam angkatan kerja, pemerintahan, dan pendidikan tinggi,” tuturnya.***