PR DEPOK - Pemerintah Pakistan akan membebaskan lebih dari 2.000 aktivis yang dipenjara dari kelompok gerilyawan Islam terlarang, Tehrik-e-Labaik Pakistan (TLP).
Selain itu, Pemerintah Pakistan juga akan mengizinkan gerakan itu untuk mengikuti pemilihan umum, tetapi di bawah kesepakatan yang dicapai untuk mengakhiri bentrokan kekerasan selama berminggu-minggu.
Sebagai imbalannya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Reuters pada Rabu, 3 November 2021, Tehrik-e-Labaik Pakistan juga telah setuju untuk menghindari politik kekerasan.
Baca Juga: Soroti Aturan Tes PCR yang Berubah-ubah, Netty Prasetiyani: Jangan Sampai Ada Kepentingan Bisnis
Mereka juga akan menarik permintaannya mengenai pengusiran duta besar Prancis karena penerbitan karikatur Nabi Muhammad oleh majalah satire Prancis.
Untuk diketahui, karikatur tersebut telah memicu demonstrasi berulang kali oleh kelompok tersebut untuk memprotes peristiwa yang dianggapnya sebagai penistaan.
Pemerintah Perdana Menteri Imran Khan melarang TLP setelah protes berubah menjadi kekerasan awal tahun ini, menetapkannya sebagai kelompok teroris dan menangkap pemimpinnya Saad Rizvi.
Baca Juga: Sejarah Singkat Hari Pahlawan: Pertempuran Besar 10 November di Surabaya
Pemerintah Pakistan dan gerakan TLP tersebut dilaporkan pada akhir pekan lalu telah mencapai kesepakatan untuk membantu mengakhiri bentrokan, tetapi tidak ada pihak yang memberikan rincian.
Dua anggota tim perunding TLP dan satu dari pihak pemerintah menyebutkan bahwa inti dari kesepakatan itu adalah mencabut larangan dan mengizinkan kelompok tersebut mengikuti pemilihan umum.
"Negara telah mengakui bahwa TLP bukanlah kelompok teroris atau kelompok terlarang," ujar anggota dari tim negosiasi TLP, Bashir Farooqi.
Baca Juga: 6 Waktu Terbaik Mengaplikasikan Body Lotion agar Kulit Tetap Lembap dan Cerah
Selain itu, pemerintah Pakistan telah setuju untuk tidak menentang pembebasan pemimpin kelompok yang dipenjara serta hampir 2.300 aktivis dan menghapus nama-nama mereka dari daftar teroris.
Menteri Hukum Provinsi Punjab, Raja Basharat mengatakan hampir 1.000 aktivis telah dibebaskan. Sementara itu Menteri Penerangan Fawad Chaudhry tidak menanggapi permintaan komentar.
Penyelesaian itu terjadi setelah tujuh petugas polisi tewas dan ratusan lainnya terluka saat mereka menghadapi ribuan demonstran TLP yang berbaris di jalan raya tersibuk Pakistan dari kota timur Lahore ke Ibu Kota Islamabad.
Baca Juga: Jenderal Andika Perkasa Diusulkan Jadi Calon Pangilma TNI oleh Jokowi Sebelum Kunker ke Luar Negeri
Kelompok, yang dapat memobilisasi ribuan pendukung, lahir pada tahun 2015 dari kampanye protes untuk mencari pembebasan seorang penjaga polisi.
Kabarnya petuga polisi tersebut telah membunuh seorang gubernur provinsi pada tahun 2011 atas seruannya untuk mereformasi undang-undang penistaan agama.
Lebih jauh, pemilihan nasional berikutnya dijadwalkan pada 2023 dan para analis memperkirakan kelompok-kelompok politik akan mulai bersiap mulai awal tahun depan.
Baca Juga: Serangan Kelompok Teroris Semakin Luas, Ethiopia Umumkan Status Darurat Nasional
Terlepas dari kesepakatan tersebut, para demonstran TLP telah menolak untuk membersihkan jalan raya Grand Trunk Road, yang telah mereka blokir selama lebih dari dua minggu.
Hingga Pemerintah Pakistan menunjukkan kemajuan yang baik dalam kesepakatan tersebut, kata para pemimpinnya.***