PR DEPOK - Baru-baru ini Kementerian Luar Negeri Israel membuat situs melalui Google Ads yang diperuntukkan mencoreng kelompok hak asasi Amnesty International.
Halaman situs tersebut, yang berada di URL resmi pemerintah Israel dengan menyertakan kementerian luar negerinya, berisikan tautan artikel yang menuduh Amnesty International.
Halaman yang dipromosikan melalui Google Ads tersebut menyebut Amnesty sebagai organisasi radikal yang laporannya menandai semua definisi anti-semit modern terhadap Israel.
Tampaknya hal ini, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Middle East Eye pada Jumat, 11 Februari 2022, merupakan upaya yang dibuat Israel untuk mempengaruhi khalayak internasional dan meredam dampak laporan Amnesty International lebih jauh.
Pasalnya, menuduh siapa pun yang mengkritik Israel sebagai anti-semit adalah teknik propaganda klasik, yang dirancang untuk membungkam mereka yang menyebut pelanggaran hak asasi manusia Israel.
Halaman situs tersebut juga menegaskan bahwa Amnesty International bertujuan untuk menghancurkan Israel.
“Tujuan dari laporan ini adalah untuk menghilangkan Negara Israel atau menyangkal haknya untuk eksis sebagai negara bangsa dari orang-orang Yahudi," tulisnya.
Diketahui sebelumnya, kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Inggris pada pekan lalu telah mengeluarkan laporan yang menyebutkan bahwa Israel menerapkan politik apartheid terhadap Palestina.
Amnesty International dalam laporannya menyebutkan bahwa kritik yang digambarkan pemerintah Israel sebagai ancaman eksistensial jelas tidak benar, bahkan hampir tidak masuk akal.
Amnesty, menurutnya, hanya menegaskan bahwa Israel harus membongkar politik apartheid dan mulai memperlakukan warga Palestina sebagai manusia dengan hak dan martabat yang sama.
Namun kampanye anti-Amnesty tidak berhenti di situ. StandWithUs, sebuah organisasi nirlaba dengan tautan yang dilaporkan ke Kementerian Luar Negeri Israel, membayar iklan serupa di Google Ads yang menuduh Amnesty menyebarkan kebohongan apartheid.
Di tempat lain secara online, pengguna telah melaporkan bahwa YouTube menempatkan peringatan konten di video Amnesty tentang apartheid Israel.
Sementara itu, pihak Amnesty khususnya dari tim teknologi telah mengangkat masalah kampanye anti-Amnesty ini kepada Google.
Baca Juga: 4 Zodiak Berikut Dikenal Memiliki Imajinasi Tinggi, Salah Satunya Scorpio
Skandal terbaru ini menyoroti peran teknologi besar dalam hal membantu dan bersekongkol pada beberapa pelanggaran hak asasi manusia.
Kelompok hak digital telah berulang kali menuduh Facebook dan platform media sosial lainnya menyensor konten pro-Palestina di tengah tekanan pemerintah Israel.
Tahun lalu, menurut laporan terpisah, mayoritas karyawan Amazon dan Google menandatangani petisi yang mengecam Project Nimbus.
Sebuah proyek dengan kontrak senilai Rp17,2 triliun yang menurut kelompok pekerja teknologi anonim akan memberikan layanan cloud ke Israel yang akan membantu mengumpulkan data secara ilegal tentang Palestina.***