PR DEPOK - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuka pertemuan darurat Dewan Keamanan pada Senin, untuk menangani krisis Ukraina yang semakin dalam.
Pertemuan tersebut diadakan setelah Rusia mengakui dua wilayah yang memisahkan diri di sana dan memerintahkan pasukan untuk dikerahkan sebagai penjaga perdamaian.
"Kami dihadapkan pada situasi yang sangat, sangat dramatis," kata duta besar Prancis untuk PBB Nicolas de Riviere kepada wartawan sebelum memasuki ruang dewan sebagaimana dikutip dari NDTV.
Baca Juga: Aurel Hermansyah Melahirkan Baby A di Tanggal Cantik, Atta Halilintar Unggah Momen Menyentuh
Prancis termasuk di antara segelintir negara yang mengadakan sesi darurat atas dorongan Ukraina.
Pada sesi tersebut, Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield melontarkan cemoohan atas pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa pasukan yang sebelumnya dia perintahkan dikerahkan ke wilayah Donetsk dan Lugansk yang dikuasai pemberontak di Ukraina akan bertindak dalam peran penjaga perdamaian.
"Dia menyebut mereka penjaga perdamaian. Ini omong kosong. Kami tahu siapa mereka sebenarnya," kata Thomas-Greenfield.
Baca Juga: Aurel Hermansyah Melahirkan, Thariq Halilintar Akhirnya Punya Keponakan: Selamat Datang Baby A
Perintah Putin secara luas dilihat sebagai membuka jalan bagi operasi untuk mengerahkan sebagian dari kekuatan invasi potensial yang telah dia kumpulkan di perbatasan Ukraina.
Dalam pidato panjang di televisi nasional, Putin mengumumkan pengakuannya atas daerah-daerah yang dikuasai pemberontak.
Dia mencerca Ukraina sebagai negara gagal dan "boneka" Barat, berulang kali menyatakan bahwa itu pada dasarnya adalah bagian dari Rusia.
Thomas-Greenfield mengatakan pidato itu merupakan "serangkaian klaim palsu yang keterlaluan" dan ditujukan untuk "menciptakan dalih untuk perang."
Rusia yang saat ini memegang jabatan presiden bergilir Dewan, menginginkan sidang Dewan Keamanan ditutup tetapi Amerika Serikat bersikeras agar sidang itu terbuka untuk umum.
Pengakuan Putin atas republik-republik separatis secara efektif mengubur rencana perdamaian 2015 yang rapuh untuk konflik tersebut dan membuka pintu bagi keterlibatan langsung militer Rusia.
Moskow tidak memberikan rincian atau tanggal untuk penempatan pasukan "penjaga perdamaian", hanya mengatakan bahwa itu "mulai berlaku sejak hari ditandatangani.***