PR DEPOK – Invasi Rusia ke Ukraina masih terus dilakukan Moskow dan Vladimir Putin terus menerapkan strateginya.
Menurut Intelijen Ukraina, Rusia sedang mempertimbangkan skenario Korea untuk Ukraina dan membelah negara menjadi dua wilayah.
Menurut kepala intelijen militer Ukraina Jenderal Kyrylo Budanov, Vladimir Putin diduga ingin melakukan hal tersebut setelah gagal merebut Kyiv dan menggulingkan pemerintahan.
Baca Juga: Daftar Lengkap Pemenang Piala Oscar 2022
“Presiden Rusia Vladimir Putin akan mencoba untuk memaksakan garis pemisah antara wilayah yang tidak diduduki dan yang diduduki di negara kita”
“Ini adalah upaya untuk menciptakan Korea Utara dan Selatan di Ukraina. Lagi pula, dia jelas tidak dalam posisi untuk menelan seluruh negeri,” kata Kyrylo Budanov.
Setelah lebih dari empat minggu konflik, Rusia memberi isyarat pada hari Jumat bahwa pihaknya mengurangi ambisinya untuk fokus mengamankan wilayah Donbas di Ukraina timur.
Baca Juga: Dashboard Kartu Prakerja Error, Simak Cara Mengatasinya Berikut Ini
"Para penjajah akan mencoba untuk menyatukan wilayah yang diduduki menjadi satu entitas kuasi-negara yang akan menentang Ukraina merdeka. Kami sudah melihat upaya untuk menciptakan otoritas paralel di wilayah pendudukan dan memaksa orang untuk menyerahkan mata uang Ukraina," katanya dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Al Jazeera.
Budanov juga mengatakan Rusia mencoba memasang koridor darat ke Krimea, tetapi rencana itu sejauh ini terhalang oleh kegagalan Rusia untuk merebut kota pelabuhan Mariupol.
Kota di Laut Azov telah dikepung oleh pasukan Rusia selama lebih dari tiga minggu dan menghadapi pemboman tanpa henti, tetapi pihak berwenang Mariupol pekan lalu menolak ultimatum dari pasukan Rusia agar para pembela kota meletakkan senjata mereka.
Baca Juga: Tolak Penghargaan, Tentara Rusia yang Kembali dari Ukraina Ketakutan dan Menyesal
Sementara itu, seorang pemimpin lokal di Republik Rakyat Luhansk mengatakan wilayah itu dapat segera mengadakan referendum untuk bergabung dengan Rusia, seperti yang terjadi di Krimea setelah Rusia merebut semenanjung Ukraina pada 2014.
Akan tetapi, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolaenko menolak pembicaraan tentang referendum di Ukraina timur.
"Semua referendum palsu di wilayah yang diduduki sementara adalah batal demi hukum dan tidak akan memiliki validitas hukum," kata Oleg Nikolenko.
Baca Juga: Stadion JIS Segera Rampung, Anies Baswedan: Maret 2022 Insya Allah
Untuk diketahui, dua negara Korea secara teknis masih berperang setelah konflik 1950-53 berakhir dengan gencatan senjata daripada perjanjian damai, sehingga menyegel pembagian semenanjung mereka dengan perbatasan yang tidak bisa ditembus.
Perbatasan mereka adalah area seluas 4 kilometer (2,4 mil) dengan panjang 248 kilometer (154 mil) yang dikenal sebagai Zona Demiliterisasi (DMZ).***