PR DEPOK - Pada Minggu, 3 April 2022 kemarin, telah terjadi krisis ekonomi terburuk di Sri Lanka dan membuat pemerintah memberlakukan jam malam karena keadaan darurat.
Pemberlakuan jam malam tersebut juga dijaga oleh aparat dan militer Sri Lanka demi menjaga ketertiban umum.
Pemerintah Sri Lanka juga telah melakukan blokir terhadap platform media sosial untuk menahan kerusuhan publik yang dipicu oleh krisis ekonomi terburuk negara itu.
Baca Juga: Jungkook Resmi Pulih dari Covid-19 dan Dikonfirmasi Tampil di Ajang Grammy Awards ke-64 dengan BTS
Sebagai informasi, jam malam Sri Lanka akan berlangsung dari pukul 6 sore, sampai pukul 6 pagi.
"Pemblokiran media sosial bersifat sementara dan diberlakukan karena instruksi khusus yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan," kata Ketua Komisi Regulasi Telekomunikasi, Jayantha de Silva, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Reuters.
"Itu diberlakukan untuk kepentingan negara dan masyarakat agar tetap tenang," tambahnya.
Baca Juga: Link dan Cara Cek Penerima Bansos PKH Balita agar BLT Anak Usia Dini Rp3 Juta Cair
Sejumlah platform media sosial yang diblokir sementara antara lain seperti, Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube, dan Instagram, demi mengurangi informasi bohong atau hoax.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga Sri Lanka yakni Namal Rajapaksa mengatakan bahwa ia tidak akan memaafkan pemblokiran media sosial di negaranya.
"Ketersediaan VPN, seperti yang saya gunakan sekarang, membuat larangan seperti itu sama sekali tidak berguna," ucap Namal Rajapaksa.
Baca Juga: 4 Keutamaan Puasa Ramadhan, Salah Satunya Dapat Pengampunan Dosa
"Saya mendesak pihak berwenang untuk berpikir lebih progresif dan mempertimbangkan kembali keputusan ini," tuturnya lagi.
Selain itu, keadaan krisis ekonomi di Sri Lanka telah membuat kerusuhan publik, dan memungkinkan militer untuk menangkap dan menahan tersangka tanpa surat perintah.
Sejumlah pihak oposisi pemerintahan Sri Lanka telah berada di barikade polisi, dengan berteriak "Gota (Gotabaya Rajapaksa) Pulang, ini tidak bisa diterima," ujar pemimpin oposisi, Eran Wickramaratne.
Untuk diketahui, Gotabaya Rajapaksa merupakan presiden Sri Lanka yang kurang diminati sejumlah pihak dan masyarakatnya.
Baca Juga: BLT Minyak Goreng Cair Bulan Ini, Simak 3 Kriteria Penerima Bantuan Rp300 Ribu
Menanggapi hal tersebut, sejumlah kritikus mengatakan bahwa akar dari krisis ekonomi Sri Lanka merupakan yang terburuk, dalam beberapa dekade.
Pemerintah Sri Lanka dianggap salah mengurus ekonomi berturut-turut, yang menciptakan dan mempertahankan defisit kembar, serta kekurangan anggaran di samping defisit transaksi berjalan.
Di sisi lain, krisis ekonomi tersebut dipercepat oleh pemotongan pajak dalam yang dijanjikan oleh Gotabaya Rajapaksa, selama kampanye pemilihan pada 2019.
Melihat kondisi seperti itu, para diplomat Barat dan Asia yang berbasis di Sri Lanka mengatakan bahwa, mereka sedang memantau situasi, dan mengharapkan pemerintah mengizinkan warga untuk mengadakan demonstrasi damai.***