PR DEPOK – Utusan khusus AS untuk Afghanistan bertemu dengan penjabat menteri luar negeri Taliban di ibu kota Qatar, Doha.
Dalam pertemuan tersebut, utusan khusus AS untuk Afghanistan menekankan penentangan internasional terkait pengekangan Taliban terhadap wanita dan anak perempuan.
“Anak perempuan harus kembali bersekolah, perempuan bebas bergerak dan bekerja tanpa pembatasan untuk kemajuan hubungan yang normal,” kata Perwakilan Khusus AS di Afghanistan Thomas West.
Sejak kembali berkuasa Agustus lalu, Taliban telah memberlakukan banyak pembatasan pada masyarakat sipil.
Baca Juga: Jadwal Acara Trans TV Minggu, 22 Mei 2022: Saksikan Masak-Masak dan Tak Kenal Maka Taaruf
Pembatasan itu, dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Al Jazeera, dinilai banyak yang berfokus pada mengekang hak-hak wanita dan anak perempuan, yang mengingatkan pada aturan terakhir Taliban di 1990-an silam.
Sekolah perempuan belum dibuka, lebih dari delapan bulan sejak Taliban berkuasa.
Kelompok itu bersikeras bahwa mereka ingin anak perempuan kembali ke sekolah, tetapi membenarkan penundaan dengan alasan mulai dari infrastruktur hingga kurangnya sumber daya karena krisis ekonomi.
Ketika Taliban mengambil alih kekuasaan pada Agustus, kelompok bersenjata itu berjanji untuk menegakkan hak-hak anak perempuan dan wanita. Tetapi tindakannya sejak itu telah mengkhawatirkan masyarakat internasional.
Awal bulan ini, pemimpin tertinggi Afghanistan memerintahkan perempuan untuk tertutup di depan umum, termasuk wajah mereka, idealnya dengan burqa tradisional.
Selama beberapa bulan terakhir, para pemimpin Taliban, khususnya dari Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan, telah mengumumkan banyak pembatasan baru, bahkan ketika kritik dan tekanan internasional meningkat.
Sebelumnya, kementerian yang menggantikan Kementerian Urusan Perempuan Afghanistan tersebut memberlakukan pembatasan pada perempuan untuk bepergian lebih jauh dari 72km tanpa kerabat dekat laki-laki.
Pembatasan ini semakin diperluas untuk mencakup bepergian ke luar negeri, dan beberapa pelancong wanita dilaporkan dihentikan dari naik pesawat.
Baca Juga: Polisi Klarifikasi Rumor Keterlibatan Kang Daniel dalam Kasus DUI Kim Sae Ron
Larangan serupa juga diberlakukan di beberapa pusat kesehatan di seluruh negeri, melarang perempuan mengakses layanan kesehatan tanpa mahram atau pendamping laki-laki.
Pada bulan Januari, sekelompok 36 pakar hak asasi manusia PBB mengatakan bahwa para pemimpin Taliban di Afghanistan melembagakan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender skala besar dan sistematis terhadap wanita dan anak perempuan.
Taliban juga menutup sekolah menengah perempuan pada pagi hari akan dibuka, menarik kemarahan komunitas internasional dan mendorong AS untuk membatalkan pertemuan yang direncanakan dalam meredakan krisis keuangan negara itu.
Sebuah pemberitahuan Kementerian Pendidikan mengatakan pada 23 Maret bahwa sekolah untuk anak perempuan akan ditutup sampai rencana disusun sesuai dengan hukum Islam dan budaya Afghanistan.
Baca Juga: POPULER HARI INI: Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 30 hingga Cara Cek BPUM 2022
West juga mengatakan bahwa keduanya membahas stabilisasi ekonomi di Afghanistan dan kekhawatiran tentang serangan terhadap warga sipil.
“Dialog akan berlanjut untuk mendukung rakyat Afghanistan dan kepentingan nasional kami,” ujar West.
Afghanistan dilanda krisis kemanusiaan dengan lebih dari setengah populasi menghadapi kelaparan.
Baca Juga: Usai Adakan Pertemuan Darurat, WHO Susun Panduan untuk Kurangi Penyebaran Cacar Monyet
Taliban telah berjuang untuk menghidupkan kembali ekonomi yang bergantung pada bantuan, yang jatuh karena sanksi dan pengucilan dari lembaga keuangan internasional.
Pada bulan Desember, pemerintahan Biden mengeluarkan apa yang disebutnya otorisasi luas untuk memastikan bahwa PBB, lembaga pemerintah Amerika, dan kelompok bantuan dapat memberikan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan tanpa melanggar sanksi terhadap Taliban.***