PR DEPOK - Elon Musk telah memulai masa jabatannya sebagai pemilik baru Twitter dengan memberikan boot kepada kepemimpinan tertinggi raksasa media sosial.
Tidak tanggung-tanggung, usai membeli perusahaan senilai 44 miliar dolar AS pada hari Kamis lalu, Elon Musk lantas memecat tiga eksekutif paling senior Twitter sebagai sinyal niatnya untuk menempatkan stempelnya di salah satu platform media sosial paling berpengaruh di dunia.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Aljazeera, Elon Musk pecat Chief Executive Parag Agrawal, Chief Financial Officer Ned Segal, dan Vijaya Gadde, yang masing-masing menjabat sebagai kepala hukum, kebijakan dan kepercayaan di Twitter.
Baca Juga: Manchester United Jadi Korban Lelucon Elon Musk di Twitter, Ada Apa?
Menurut sebuah laporan Washington Post, Elon Musk juga memecat Sean Edgett, salah satu penasihat umum Twitter.
Usai pemecatan tiga eksekutif Twitter oleh Elon Musk, Agrawal dan Gadde keduanya dilaporkan dikawal dari markas Twitter San Francisco.
Meskipun begitu, Twitter dan Elon Musk sendiri belum secara resmi mengkonfirmasi pemecatan terhadap tiga eksekutif media sosial terbesar di dunia tersebut.
Diketahui, Elon Musk yang merupakan seorang absolutis, telah berulang kali bentrok dengan kepemimpinan perusahaan atas pengelolaan platform media sosial mereka.
Baca Juga: Elon Musk Menjual Saham Tesla Rp101 Triliun, Benarkah Buat Beli Twitter?
Pada April lalu, CEO Tesla men-tweet meme yang menampilkan wajah Gadde yang menunjukkan bahwa keputusan moderasi platform didorong oleh bias sayap kiri.
Gadde telah menjadi penangkal petir untuk keluhan kaum konservatif tentang sensor Big Tech terhadap sudut pandang mereka.
Sebagai pengacara top Twitter, eksekutif kelahiran India tersebut membuat keputusan secara permanen dengan menangguhkan akun Twitter mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump atas dugaan hasutan kekerasan setelah kerusuhan 6 Januari di US Capitol.
Baca Juga: Elon Musk Bantah Selingkuh dengan Nicole Shanahan, Istri Pendiri Google Sergey Brin
Sedangkan pada Mei silam, Elon Musk secara terang-terangan berselisih dengan Agrawal, dengan men-tweet emoji kotoran sebagai tanggapan atas utas oleh CEO Twitter.
Kejadian tersebut bermula saat CEO Twitter yang saat itu berpendapat bahwa tidak mungkin untuk menentukan jumlah sebenarnya dari akun spam di platform.
Pertukaran itu terjadi setelah Elon Musk berusaha untuk mundur dari kesepakatan senilai $44 miliar untuk membeli perusahaan tersebut setelah menuduh para eksekutif menyembunyikan jumlah bot dan akun spam di platform tersebut.
Baca Juga: Link Tes Kemampuan Otak Kanan dan Kiri yang Lagi Viral di Twitter, Kamu Dominan yang Mana?
Pesan teks yang dipublikasikan selama upaya hukum Twitter untuk menegakkan ketentuan asli dari kesepakatan mengungkapkan bahwa pertukaran singkat antara kedua orang tersebut mengenai arah perusahaan.
Sebelum mengambil alih dari pendiri Twitter Jack Dorsey tahun lalu, Agrawal, yang pindah dari Mumbai ke AS pada 2005, menjabat sebagai chief technology officer.
Dalam sebuah wawancara dengan MIT Technology Review pada tahun 2020, dia mengatakan bahwa dirinya menilai peran perusahaan kurang fokus pada pemikiran tentang kebebasan berbicara, tetapi memikirkan bagaimana waktu telah berubah.
Dalam dokumen pengadilan yang diajukan awal bulan ini, pengacara pria berusia 51 tahun tersebut menuduh eksekutif senior termasuk Agrawal, Gadde dan Edgett mengarahkan whistleblower Twitter Peiter Zatko untuk menghancurkan bukti kebijakan keamanan siber perusahaan di bawah standar.
Di sisi lain, rencana pasti CEO Tesla terhadap kelanjutan Twitter masih belum jelas.
Pasalnya, miliarder tersebut telah mengkritik kebijakan moderasi platform dan menekankan perlunya alun-alun kota digital bersama, yang mana berbagai pandangan dapat didiskusikan.
Para kritikus telah memperingatkan bahwa pengambilalihan Twitter oleh Elon Musk dapat mengakibatkan lonjakan ujaran kebencian dan informasi yang salah.
Sedangkan kaum konservatif menyambut pembelian Twitter sebagai korektif terhadap apa yang mereka lihat sebagai cengkeraman Lembah Silikon dalam diskusi politik online.***