PR DEPOK - Masyarakat lokal Provinsi Ghor, Afghanistan kekurangan tenaga Kesehatan, akibat larangan perempuan bekerja yang diperintahkan oleh pemerintah Taliban.
Masyarakat juga telah mendapatkan peringatan bahwa kementerian Kesehatan yang dipimpin oleh Taliban akan terus mengabaikan krisis yang terjadi di Sektor kesehatan di provinsi Ghor.
Situasi sudah sangat kritis pasien yang sedang terganggu kesehatan akan meninggal, ini karena Taliban telah melarang perempuan bekerja.
Tidak ada yang bekerja dokter ataupun perawat perempuan untuk merawat pasien.
Baca Juga: 7 Pengakuan Kontroversial Pangeran Harry, Mengaku Pakai Kokain hingga Bunuh Puluhan Pejuang Taliban
Obidullah seorang warga distrik mengatakan bahwa ia telah kekurangan obat-obatan dan fasilitas kesehatan di klinik distrik.
Dia juga mengatakan pada Hast-e-Subh tahun-tahun sebelumnya pasien biasanya mendapatkan beberapa obat dari klinik yang kini telah terhambat.
Ini mungkin karena musim dingin di Provinsi tersebut, yang mengakibatkan hujan salju yang menghalangi jalan utama yang menghubungkan ke Ghor.
Jalan menuju kota-kota besar lainnya seperti Kabul dan Herat, sehingga menghalangi kemungkinan menerima bantuan.
Baca Juga: Perempuan Afghanistan Dilarang dari Tugas Kemanusiaan, PBB Hentikan Bantuan
Kelangkaan dokter wanita dan spesialis perlu ditangani, hanya dua orang dokter wanita yang bekerja di rumah sakit di provinsi ini.
Pasien kebidanan dan kandungan tidak mendapatkan perawatan yang tepat, dan menghadapi risiko serius saat melahirkan.
Sebelum Komite Penyelamatan Internasional PBB (IRC), organisasi hak asasi manusia berbasis di New York yang bekerja di Afghanistan.
Mereka telah memutuskan untuk menarik diri dari Afghanistan, karena keputusan Taliban untuk melarang pekerja LSM perempuan pada bulan lalu.
“Tanpa staf perempuan semua tingkatan dan semua sektor, kami tidak dapat memberikan bantuan dan program yang berprini[ dan berbasis kebutuhan di sekala besar," tutur IRC.
"Mereka paling terpukul oleh krisis ini, tantangannya berlaku untuk setiap sektor respon kemanusiaan, tidak hanya program perlindungan, kekerasan berbasis gender pemberdayaan perempuan,” katanya lagi, dikutip PikiranRakyat-Depok dari aninews.in
Upaya lain untuk mencabut larangan itu adalah diplomat tertinggi PBB, di Afghanistan bertemu dengan menteri pendidikan Taliban Mohammad Nadeem di Kabul.
Menyerukan pencabutan segera larangan pendidikan perempuan dan bekerja untuk lembaga bantuan.
“Afghanistan memasuki waktu krisis larangan Taliban, pada pendidikan wanita dan bekerja akan membahayakan semua warga Afghanistan. Utusan PBB Potzel Markus pendidikan Tinggi otoritas de facto, Moch Nadeem,” kata relawan bantuan PBB di Afghanistan. ***