PR DEPOK – Dewan Keamanan PBB akan bertemu secara terbuka untuk membahas pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara minggu depan, sebuah langkah yang diminta oleh Amerika Serikat, Albania dan Jepang.
Langkah Dewan Keamanan PBB tersebut kemungkinan akan membuat marah Pyongyang dan menghadapi tentangan dari dua sekutu negara itu, yakni China dan Rusia.
Ini akan menjadi pertemuan publik formal pertama dari dewan PBB yang beranggotakan 15 orang tersebut, mengenai masalah Korea Utara sejak 2017.
Korea Utara berulang kali menolak tuduhan pelanggaran hak asasi menusia. Negara terisolasi itu menyalahkan sanksi atas situasi kemanusiaan yang terjadi. Sejak 2006 negara itu telah berada di bawah sanksi PBB atas misil balistik dan program nuklirnya, tetapi ada pengecualian bantuan.
"Ini sudah terlalu terlambat," kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield, membacakan pernyataan bersama oleh Amerika Serikat, Albania, Jepang, dan Korea Selatan.
"Kami tahu pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran pemerintah memfasilitasi pengembangan senjata hpoooppemusnah massal dan program rudal balistik yang melanggar hukum," katanya, seperti dikutip dari Reuters.
Dewan akan bertemu pada 17 Agustus dan diberi pengarahan oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk dan Pelapor Khusus PBB untuk Situasi Hak Asasi Manusia di DPRK, Elizabeth Salmón.
Baca Juga: Kapan PIP Kemdikbud 2023 akan Cair Sebenarnya? Cek Informasi Terbarunya di Sini
China dan Rusia keberatan dengan masalah yang diangkat di dewan, yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Mereka mengatakan masalah hak harus dibatasi pada badan lain seperti Dewan Hak Asasi Manusia PBB atau Majelis Umum.
China dan Rusia dapat mengadakan pemungutan suara prosedural minggu depan, tetapi seorang pejabat senior AS mengatakan mereka yakin memiliki minimal sembilan suara yang diperlukan untuk mengadakan pertemuan tersebut. Veto tidak berlaku pada masalah prosedural.
Pada bulan Maret, Amerika Serikat menuduh China berusaha menyembunyikan kekejaman Korea Utara dari dunia dengan memblokir siaran web pertemuan informal anggota Dewan Keamanan atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia oleh Pyongyang.
Baca Juga: Jansen Sitindaon Suarakan Kriteria Cawapres dalam Koalisi Perubahan
Dewan telah mengadakan pertemuan formal tahunan tentang masalah ini selama tiga tahun terakhir, tetapi secara tertutup. Antara 2014 dan 2017 dewan mengadakan pertemuan publik tahunan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara.
Pada tahun 2018, dewan PBB tidak membahas masalah tersebut di tengah upaya yang gagal oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan kemudian Presiden AS Donald Trump untuk bekerja menuju denuklirisasi Pyongyang.
Kemudian pada tahun berikutnya, Amerika Serikat malah mengadakan pertemuan tentang ancaman eskalasi oleh Korea Utara di tengah meningkatnya ketegangan antara Pyongyang dan Washington.
Baca Juga: Cara Cek Penerima BPNT dan PKH Tahap 3 2023 Online Pakai HP di Link cekbansos.kemensos.go.id
Sebuah laporan penting PBB tahun 2014 tentang hak asasi manusia Korea Utara menyimpulkan bahwa kepala keamanan Korea Utara, dan mungkin Kim Jong Un, harus diadili karena mengawasi sistem kekejaman ala Nazi yang dikendalikan negara. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Kim pada 2016 karena pelanggaran hak asasi manusia.***