PR DEPOK - Rusia yang sebelumnya terdepak dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada April 2022 atas tekanan diplomatik yang dipimpin oleh Amerika Serikat, kembali menghadapi kegagalan dalam upayanya untuk mendapatkan kembali posisinya di badan hak asasi manusia puncak PBB.
Dalam pemungutan suara rahasia yang melibatkan 193 anggota Majelis Umum, Bulgaria mendapatkan 160 suara dan Albania 123, memberikan masing-masing negara masa jabatan tiga tahun di Dewan Hak Asasi Manusia mulai 1 Januari.
Louis Charbonneau, Direktur PBB di Human Rights Watch, menekankan bahwa hasil pemungutan suara tersebut adalah sinyal kuat dari negara-negara anggota PBB terhadap kepemimpinan Rusia.
Menurut Charbonneau, pemerintahan yang bertanggung jawab atas berbagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan tidak pantas berada di dewan tersebut.
Sebelum pemungutan suara, Duta Besar Albania, Ferit Hoxha, mengatakan bahwa Majelis Umum PBB memiliki "pilihan penting" untuk menunjukkan bahwa tidak siap mengangkat seorang pembakar untuk menjadi pemadam kebakaran.
Pemilihan ini dianggap sebagai ujian dukungan diplomatik bagi Moskow di tengah kritik keras dari pihak Barat atas serangan brutal Rusia terhadap Ukraina.
Namun, sejumlah analis mencatat bahwa Rusia masih berhasil mendapatkan dukungan dari hampir setengah anggota PBB, menunjukkan bahwa isolasi diplomatiknya secara perlahan-lahan berkurang karena banyak negara lelah dengan argumen tentang Ukraina. Meskipun demikian, teman-teman Ukraina tetap merupakan kekuatan terkuat di Majelis Umum PBB.
Pada Maret tahun ini, badan penyelidik yang diamanatkan oleh PBB menuduh Rusia melakukan berbagai kejahatan perang di Ukraina seperti pembunuhan tidak sah, penyiksaan, dan pengusiran anak-anak.
Baca Juga: 8 Mie Ayam Paling Enak di Cianjur yang Tempatnya Selalu Ramai, Berikut Alamatnya
Pengadilan Kejahatan Internasional juga mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan Komisioner Hak Anak Rusia Maria Lvova-Belova atas dugaan pengusiran ratusan anak Ukraina secara ilegal, sebuah kejahatan perang yang ditolak oleh Kremlin.
Selain Rusia, Tiongkok juga termasuk di antara pemenang pemungutan suara, meskipun lebih dari 80 kelompok nirlaba mendesak negara-negara untuk menentang pengembalian pemilihan Beijing mengingat catatannya dalam hal hak asasi manusia.
Di sisi lain, kepala hak asasi manusia PBB sebelumnya, Michelle Bachelet, menemukan potensi kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah barat jauh Xinjiang empat tahun setelah laporan PBB mengatakan bahwa 1 juta orang Uighur, sebagian besar Muslim, ditahan di kamp-kamp rahasia yang kemudian dijelaskan oleh Beijing sebagai pusat pelatihan keterampilan vokasional.
Beberapa kritik juga muncul terhadap hasil pemungutan suara, terutama terkait dengan pemilihan negara-negara seperti Tiongkok dan Kuba, yang dianggap memiliki catatan hak asasi manusia yang buruk. Meskipun demikian, mereka berhasil mempertahankan kursi mereka di Dewan Hak Asasi Manusia.***