PR DEPOK - Vaksin Covid-19 yang sudah diujicoba di beberapa negara, dinilai memiliki efek samping mulai dari efek ringan hingga kematian.
Hal ini membuat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tergerak membuat skema asuransi vaksin Covid-19.
WHO saat ini tengah membuat skema asuransi vaksin dengan menyiapkan dana kompensasi untuk warga di negara-negara miskin yang mungkin menderita efek samping dari vaksin Covid-19.
Baca Juga: Menteri ESDM Sebut Tiga Kunci untuk Wujudkan Sistem Kelistrikan yang Tangguh
Hal tersebut dibuat untuk menghindari pengulangan penundaan vaksinasi yang dialami satu dekade lalu selama pandemi flu babi H1N1, ketika penyuntikan diperlambat di puluhan negara berpenghasilan rendah karena tidak ada kewajiban yang jelas.
Skema ini disiapkan oleh promotor fasilitas vaksin COVAX yang dipimpin bersama oleh WHO dan aliansi vaksin global GAVI menurut dokumen yang diterbitkan pada hari Kamis, 29 Oktober 2020.
COVAX bertujuan untuk mendistribusikan setidaknya 2 miliar suntikan vaksin di seluruh dunia pada akhir tahun depan.
Baca Juga: Dukung Sikap Tegas Kemenlu, Fraksi PKS Resmi Kiriman Surat Protes pada Emmanuel Macron
Skema ini dapat membayar tagihan untuk 92 negara berpenghasilan rendah.
Sebagian besar di Afrika dan Asia Tenggara yang berarti pemerintah mereka akan dikenai sedikit atau tanpa biaya dari klaim yang diajukan oleh pasien jika terjadi kesalahan yang tidak terduga setelah vaksin yang didistribusikan COVAX disuntikkan.
Namun lusinan negara berpenghasilan menengah, seperti Afrika Selatan, Lebanon, Gabon, Iran, dan sebagian besar negara Amerika Latin, tidak akan ditawari perlindungan ini.
Baca Juga: Wisatawan Jalani Rapid Test Massal di Puncak Bogor, 50 Orang Dinyatakan Reaktif Covid-19
"Fasilitas COVAX sedang mengembangkan sistem untuk memberikan kompensasi kepada orang-orang di salah satu dari 92 negara yang menderita kejadian buruk yang serius yang tak teduga terkait dengan vaksin tersebut," kata COVAX seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari ANTARA.
Tidak jelas kriteria apa yang digunakan untuk memilih 92 negara itu.***