Network
PR DEPOK - Amerika Serikat (AS) telah menyerukan pemerintah baru yang inklusif di Afghanistan dengan menghormati hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan.
AS juga mengatakan bahwa perilaku Taliban akan menentukan Washington akan mengakui atau tidak pemerintahan baru di Kabul.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengungkapkan AS dan sekutu internasionalnya akan mengawasi dengan saksama setelah Taliban mengambil alih Afghanistan.
“Pemerintah Afghanistan di masa depan yang menjunjung tinggi hak-hak dasar rakyatnya dan tidak menampung teroris adalah pemerintah yang bisa kami ajak bekerja sama,” kata Price.
"Jika terjadi kebalikan dari itu semua, kami tidak akan mendukungnya," tambahnya sebagaimana dikutp Pikiranrakyat-Depok.com dari Al Jazeera pada Selasa, 17 Agustsu 2021.
Price mengatakan ada konsensus yang menentukan di komunitas internasional tentang jenis pemerintahan baru yang harus dibentuk di Afghanistan.
Sebelumnya, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada kemarin Senin yang menyerukan proses 'mereka yang memimpin, mereka yang memiliki' pada rekonsiliasi nasional Afghanistan.
Negara-negara anggota DK PBB menekankan bahwa mengakhiri konflik hanya dapat dicapai melalui penyelesaian politik yang inklusif, adil, mengikat, dan realistis.
Kemudian, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk bagi perempuan, anak-anak dan minoritas, menurut penyataaan DK PBB.
Baca Juga: Meski Dihujani Kritikan, Joe Biden Tak Sesali Keputusannya Tarik Pasukan AS dari Afghanistan
“Anggota Dewan Keamanan meminta para pihak untuk mematuhi norma dan standar internasional tentang hak asasi manusia dan mengakhiri semua pelanggaran dan pelanggaran dalam hal ini," ujarnya.
Taliban mengambil alih Kabul setelah merebut kota-kota penting di Afghanistan dalam serangan cepat di tengah penarikan pasukan AS dari negara itu.
Presiden Ashraf Ghani kabarnya melarikan diri dari ibu kota pada Minggu, 15 Agustus 2021, menjadikan Taliban sebagai otoritas de-facto, tetapi belum ada pengumuman resmi tentang pemerintahan baru.
Dilaporkan dari Washington DC, bahwa utusan khusus AS untuk Afghanistan yang berada di Ibu Kota Qatar, Doha, bekerja untuk mencapai penyelesaian politik.
Baca Juga: Kedutaan Rusia Sebut Presiden Afghanistan Ashraf Ghani Kabur dengan Helikopter Penuh Uang
"Ini adalah situasi yang berubah sangat cepat dan sangat sulit untuk mengatakan dari satu hari ke hari berikutnya siapa yang sebenarnya bertanggung jawab," katanya.
Selama pengarahan Departemen Luar Negeri, Price mengatakan AS akan menggunakan pengaruh diplomatik dan ekonominya untuk memastikan bahwa pemerintah di Kabul menghormati hak asasi manusia.
Sementara juru bicara Taliban, Suhail Shaheen telah mengeluarkan jaminan tentang melindungi hak-hak Afghanistan dan menyangkal laporan pelanggaran terhadap perempuan.
Price mengatakan Washington ingin melihat tindakan yang sesuai dengan janji yang dibuat oleh kelompok tersebut.
“Tindakan mereka harus sesuai dengan beberapa kata yang kita lihat berasal dari Taliban,” katanya.
Price juga mengancam akan berdampak pada pemerintah yang melanggar hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan.***
