Network
PR DEPOK – Usai Amerika Serikat (AS) meninggalkan Afghanistan, para pemimpin Taliban berjuang agar negara tersebut tetap berfungsi, salah satunya untuk menstabilkan ekonomi.
Akan tetapi setelah menguasai Afghanistan, kelompok Taliban belum menunjukkan sistem pemerintahan baru dan secara ekonomi harga terus melonjak di wilayah tersebut.
Terkait dampak ekonomi di Afghanistan, para donatur asing memang sudah mengkhawatirkan akan terjadi krisis kemanusiaan.
Baca Juga: Berlinang Air Mata, Ayu Thalia Bantah Tuduhan Pansos dan Tuntut Keadilan
Dalam kekosongan administrasi, banyak orang di Afghanistan berkumpul di bank untuk menarik uang tunai.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Reuters, Afghanistan dikabarkan sangat membutuhkan uang dan Taliban tidak mungkin mendapatkan akses cepat untuk dana yang diperkirakan sebesar 10 miliar dolar yang sebagian besar dipegang luar negeri oleh bank sentral Afghanistan.
Maka dari itu, Taliban telah memerintahkan bank untuk dibuka kembali, tetapi menerapkan batasan mingguan yang ketat untuk penarikan.
Antrean panjang telah terbentuk di bank, mata uang tenggelam, inflasi meningkat dan banyak kantor dan toko tetap tutup.
"Semuanya mahal sekarang, harga naik setiap hari," kata penduduk Kabul, Zelgai.
Baca Juga: Torehkan 111 Gol, Cristiano Ronaldo Sukses Lampaui Rekor Milik Ali Daei
Sementara itu, kepala bank sentral baru yang ditunjuk Taliban telah berusaha meyakinkan bank-bank bahwa kelompok itu menginginkan sistem keuangan yang berfungsi penuh.
Akan tetapi, sejauh ini belum jelas upaya Taliban untuk memasok dana untuk tersebut.
Sebelumnya, sebagian besar penduduk Afghanistan bergegas meninggalkan negara tersebut lantaran takut akan kehidupan di bawah pemerintahan Taliban.
Hanya sebagian anggota milisi lokal dan sisa-sisa unit militer sebelumnya bertahan di bawah kepemimpinan Ahmad Massoud yang menduduki provinsi Panjshir.
Pemimpin senior Taliban Amir Khan Motaqi meminta mereka untuk meletakkan senjata dan bernegosiasi.
"Imarah Islam Afghanistan adalah rumah bagi semua warga Afghanistan," katanya.
Para pemimpin Taliban pun telah meminta warga Afghanistan untuk kembali ke rumah dan membantu membangun kembali.
Taliban telah mengumumkan amnesti bagi semua warga Afghanistan dan telah berjanji untuk melindungi hak asasi manusia dalam upaya untuk menampilkan wajah yang lebih moderat daripada pemerintah sebelumnya, yang memberlakukan versi hukum syariah yang ketat, termasuk melarang perempuan dari pendidikan dan pekerjaan.
Sejumlah organisasi kemanusiaan juga telah memperingatkan bencana yang akan datang karena kekeringan parah telah melanda petani dan memaksa ribuan orang miskin pedesaan untuk mencari perlindungan di sejumlah kota.
Di sisi lain, para pendonor asing tidak yakin harus berbicara dengan pihak tertentu.
Meski demikian, para pejabat Taliban yakin bahwa masalah akan mereda begitu pemerintahan baru terbentuk dan mendesak negara-negara lain untuk mempertahankan hubungan ekonomi.***
