Network
PR DEPOK - Utusan Afghanistan untuk PBB mengatakan pemerintah baru di negara itu yang telah diumumkan oleh Taliban sama sekali tidak inklusif.
Sebelumnya, Taliban telah mengumumkan pemerintah baru Afghanistan yang dipimpin Mohammad Hassan Akhund pada Selasa, 7 September 2021 waktu setempat.
Utusan Afghanistan untuk PBB juga menambahkan bahwa rakyat di sana tidak akan menerima struktur pemerintahan yang tidak menyertakan perempuan dan minoritas.
Baca Juga: Berkhayal Lewati Malam Pertama dengan Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan: Gue mah Liar di Mana Juga
"Taliban mengumumkan pemerintah mereka. Itu sama sekali tidak inklusif," kata Duta Besar dan Perwakilan Tetap Afghanistan untuk PBB Ghulam Isaczai,
"Rakyat Afghanistan, terutama pemuda kita yang hanya mengenal Afghanistan yang bebas dan demokratis," ujarnya dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari The Telegraph pada Rabu, 8 September 2021.
Lantas, utusan Afghanistan untuk PBB turut menyerukan kepada organisasi internasional untuk menolak pemulihan Imrah Islam Afghanistan.
"Mereka tidak akan menerima struktur pemerintahan yang mengecualikan perempuan dan minoritas, menghilangkan hak konstitusional untuk semua dan tidak melindungi keuntungan masa lalu," kata dia lagi.
Pasalnya, dari beberapa nama yang ditunjuk masih dalam daftar teroris dan orang paling dicari FBI, misalnya penunjukkan khusus dari Jaringan Haqqani sebagai Mendagri.
Sementara, Mullah Abdul Ghani Baradar akan menjadi wakil Akhund dalam pemerintahan Islam baru.
Pengumuman tokoh-tokoh kunci dalam pemerintahan baru Afghanistan ini dilakukan setelah beberapa minggu Taliban menguasai negara tersebut.
Untuk diketahui, Isaczai ditunjuk oleh mantan Presiden Ashraf Ghani sebagai utusan Afghanistan untuk PBB pada Juni 2021.
Baca Juga: Taliban Umumkan Pemerintahan Baru Afghanistan, Muka Lama Dominasi dan Tidak Ada Satupun Wanita
Pernyataannya adalah reaksi pertama dari seorang pejabat yang ditunjuk oleh rezim Ashraf Ghani sebelumnya terhadap pembentukan pemerintahan sementara Taliban.
Dalam sambutannya di Aula Majelis Umum PBB di forum tingkat tinggi tentang Budaya Damai, Isaczai meminta semua negara anggota PBB untuk membantunya mempromosikan budaya perdamaian di Afghanistan.
“Kami meminta Anda terus menolak pemulihan Imarah Islam, meminta pertanggungjawaban Taliban atas pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional," ujar dia.
Lebih jauh, Isaczai mengatakan rakyat Afghanistan menghadapi prospek masa depan yang tidak pasti di bawah rezim represif Taliban.
“Seperti yang kita saksikan baru-baru ini, Taliban menggulingkan pemerintah terpilih Afghanistan dan memperoleh kekuasaan melalui kekerasan serta berusaha untuk mengembalikan apa yang disebut Imarah Islam mereka," kata dia.
"Taliban mungkin telah memenangkan perang tetapi belum memenangkan perdamaian dan hati jutaan orang Afghanistan," ucapnya menambahkan.
Menurut dia, sebuah negara dengan rezim yang lebih mengejar kebijakan dan ideologi ekstremis serta eksklusif tidak akan pernah berdamai dengan dirinya sendiri, tetangganya, maupun masyarakat internasional.
Ketika dunia berusaha untuk membangun kembali dengan lebih baik dari dampak buruk pandemi Covid-19, Isaczai meminta PBB dan organisasi internasional untuk tidak melupakan rakyat Afghanistan dan impian untuk mencapai perdamaian sejati.***
