“Mereka telah menunjukkan banyak pragmatisme. Mari kita ambil peluang di sana dan lihat tindakan publik mereka,” kata Asisten Menteri Luar Negeri Lolwah al-Khater, yang tidak mengumumkan pengakuan resmi terhadap penguasa baru Afghanistan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Farhan Haq, juru bicara PBB, mengatakan pihaknya tidak terlibat dalam tindakan pengakuan pemerintah.
"Dari sudut pandang kami, mengenai pengumuman hari ini, hanya penyelesaian yang dinegosiasikan dan inklusif yang akan membawa perdamaian berkelanjutan ke Afghanistan," tuturnya.
PBB berkomitmen untuk berkontribusi pada solusi damai, mempromosikan hak asasi manusia semua warga Afghanistan, terutama perempuan dan anak perempuan serta memberikan bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan jiwa.
Baca Juga: Berikut Tips dan Larangan Bagi Peserta CPNS Agar Tidak Gagal Saat Tes SKD, Simak Penjelasannya
Badan Perempuan PBB (UN Women)
Pramila Patten, kepala badan perempuan PBB mengatakan pengecualian Taliban terhadap perempuan di pemerintahan baru Afghanistan mempertanyakan komitmennya untuk melindungi dan menghormati hak-hak perempuan.
Dia menyebut partisipasi politik perempuan adalah prasyarat mendasar untuk kesetaraan gender dan demokrasi sejati.***