Network
PR DEPOK - Taliban telah mengumumkan pemerintahan sementara hanya diduduki oleh pejabat laki-laki yang diambil secara eksklusif dari eselon dalamnya.
Termasuk seorang pria di bawah sanksi PBB sebagai perdana menteri dan satu lagi dalam daftar terorisme Amerika Serikat sebagai menteri dalam negeri.
Nama-nama yang diumumkan untuk pemerintah baru pada Selasa kemarin, tiga minggu setelah Taliban meraih kemenangan militer ketika pasukan asing pimpinan AS mundur, tidak memberikan tanda-tanda perdamaian kepada lawan-lawannya.
Baca Juga: Pemkot Depok Wajibkan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Tempat-tempat Berikut Ini
Mullah Mohammad Hasan Akhund, seorang menteri senior selama pemerintahan Taliban pada 1990-an, diangkat sebagai perdana menteri sementara.
Sementara salah satu pendiri kelompok itu Abdul Ghani Baradar, yang mengawasi penandatanganan perjanjian penarikan AS pada tahun 2020, ditunjuk sebagai wakil perdana menteri.
Diangkat ke posisi kunci menteri dalam negeri adalah Sirajuddin Haqqani, salah satu pendiri jaringan Haqqani, diklasifikasikan sebagai kelompok teroris oleh Washington.
Dia adalah salah satu orang yang paling dicari FBI karena keterlibatannya dalam serangan bunuh diri dan hubungannya dengan al-Qaeda.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Al Jazeera pada Rabu, 8 September 2021, berikut reaksi beberapa negara dan kelompok internasional terhadap pengumuman tersebut.
Amerika Serikat
AS mengatakan prihatin dengan afiliasi dan rekam jejak dari beberapa orang yang ditunjuk oleh Taliban untuk mengisi posisi teratas di pemerintahan baru Afghanistan.
“Kami memahami bahwa Taliban telah menghadirkan ini sebagai kabinet sementara. Namun, kami akan menilai Taliban dengan tindakannya, bukan kata-katanya,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri.
Baca Juga: Soroti Aturan Pemberhentian Dana BOS Bersyarat, DPR Sebut Hak Siswa Kurang Mampu Terancam
Turki
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan dia dengan hati-hati memantau perkembangan di Afghanistan.
“Kami tidak tahu berapa lama kabinet sementara ini akan bertahan. Yang harus kita lakukan adalah mengikuti proses ini dengan hati-hati,” ujarnya.
Qatar
Taliban menunjukkan pragmatisme dan harus diadili atas tindakan mereka, kata seorang pejabat tinggi Qatar dalam sebuah wawancara eksklusif.
“Mereka telah menunjukkan banyak pragmatisme. Mari kita ambil peluang di sana dan lihat tindakan publik mereka,” kata Asisten Menteri Luar Negeri Lolwah al-Khater, yang tidak mengumumkan pengakuan resmi terhadap penguasa baru Afghanistan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Farhan Haq, juru bicara PBB, mengatakan pihaknya tidak terlibat dalam tindakan pengakuan pemerintah.
"Dari sudut pandang kami, mengenai pengumuman hari ini, hanya penyelesaian yang dinegosiasikan dan inklusif yang akan membawa perdamaian berkelanjutan ke Afghanistan," tuturnya.
PBB berkomitmen untuk berkontribusi pada solusi damai, mempromosikan hak asasi manusia semua warga Afghanistan, terutama perempuan dan anak perempuan serta memberikan bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan jiwa.
Baca Juga: Berikut Tips dan Larangan Bagi Peserta CPNS Agar Tidak Gagal Saat Tes SKD, Simak Penjelasannya
Badan Perempuan PBB (UN Women)
Pramila Patten, kepala badan perempuan PBB mengatakan pengecualian Taliban terhadap perempuan di pemerintahan baru Afghanistan mempertanyakan komitmennya untuk melindungi dan menghormati hak-hak perempuan.
Dia menyebut partisipasi politik perempuan adalah prasyarat mendasar untuk kesetaraan gender dan demokrasi sejati.***
