Menlu Italia Sebut Pemerintahan Taliban Tidak Dapat Diakui

- 27 September 2021, 13:14 WIB
Ilustrasi - Menlu Italia sebut pemerintahan Taliban tak bisa diakui.
Ilustrasi - Menlu Italia sebut pemerintahan Taliban tak bisa diakui. /REUTERS/Stringer.

PR DEPOK – Menteri Luar Negeri (Menlu) Italia, Luigi Di Maio menyatakan jika pemerintahan Taliban yang berada di Afghanistan tidak dapat diakui.

Akan tetapi ia menyerukan kepada warga Afghanistan untuk menerima dukungan keuangan Afganistan yang dibekukan setelah kelompok bersenjata itu berkuasa pada bulan lalu.

Menlu Italia mendesak pemerintah asing untuk memberikan bantuan dan mencegah kehancuran keuangan di Afghanistan karena hal ini akan memicu arus besar migran.

Baca Juga: Tes Kepribadian: Salah Satu Tongkat Ajaib yang Dipilih Ungkap Kepribadian Tersembunyi Anda

“Pengakuan pemerintah Taliban tidak mungkin karena ada 17 teroris di antara para menteri dan hak asasi perempuan dan anak terus dilanggar,” kata Di Maio yang dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Al Jazeera pada Senin, 27 September 2021.

Luigi Di Maio juga menjelaskan jika pemerintah asing harus mencegah ledakan migrasi dari Afghanistan.

“Jelas kita harus mencegah Afghanistan dari ledakan dan dari arus migrasi yang tidak terkendali sehingga dapat mengacaukan Negara-negara tetangga,” ujar Di Maio saat memimpin pertemuan para menteri luar negeri G20 di New York.

Baca Juga: Ria Ricis Ungkap Banyaknya Cobaan Menuju Hari Pernikahan: Ternyata Benar

“Ada cara untuk menjamin dukungan keuangan tanpa memberikan uang kepada Taliban. Kami juga telah sepakat bahwa sebagian dari bantuan kemanusiaan haru selalu ditujukan untuk perlindungan perempuan dan anak perempuan,” ucapnya.

Seperti yang diketahui saat ini Italia sedang memegang kepresidenan bergilir tahunan G20 dan ingin menjadi tuan rumah pertemuan puncak khusus di Afghanistan.

Selain itu Luigi Di Maio juga mengatakan jika negara yang termasuk ke dalam G20 bersama dengan negara tetangga Afghanistan telah berkomitmen untuk memerangi terorisme dan bekerja untuk perlindungan hak asasi manusia.

Baca Juga: Informasi Pembukaan Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 22

Pada Jumat kemarin Departemen Keuangan Amerika Serikat mengatakan telah mengeluarkan dua lisensi umum, mengizinkan pemerintah AS, LSM, dan organisasi internasional tertentu termasuk PBB untuk terlibat dalam transaksi dengan Taliban atau jaringan Haqqani dalam memberikan bantuan kemanusiaan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan jika Afghanistan tengah berada di ambang bencana kemanusiaan dan telah memutuskan untuk terlibat dengan Taliban dalam memberikan bantuan bagi warga Afghanistan.

Taliban sendiri menguasai Ibu Kota Afghanistan, Kabul pada bulan lalu ketika pasukan asing yang bersekutu dengan AS menarik diri dari Afghanistan setelah berperang selama 20 tahun.***

Editor: Yunita Amelia Rahma

Sumber: Al Jazeera


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x