Network
Baca Juga: Catat, Jadwal Match Persija di BRI Liga 1 Seri Kedua, Mulai dari Arema hingga Persebaya
Terkait hal ini, Antonio Guterres lantas mendorong SDR yang tidak digunakan agar dialokasikan kembali untuk negara-negara yang rentan.
Selain itu, ia pun menyerukan Inisiatif Penangguhan Layanan Utang G20 untuk diperpanjang hingga 2022.
Kebijakan ini dimaksudkan agar Inisiatif Penangguhan Layanan Utang G20 bisa tersedia untuk semua negara yang membutuhkannya, termasuk negara-negara berpenghasilan menengah.
Antonio Guterres yakin bahwa langkah itu perlu diambil dalam menerapkan strategi komprehensif seputar reformasi struktur utang internasional dan mendorong badan keuangan swasta untuk membantu mengisi celah kebutuhan dana.
"Kita tahu bahwa menangguhkan pembayaran utang tidak akan cukup bagi banyak negara. Mereka akan membutuhkan cara yang efektif dalam penghapusan utang, yang melibatkan kreditor publik dan swasta," kata Guterres.
Baca Juga: 11 Hal yang Perlu Kamu Tahu Sebelum Menginstal Windows 11
"Sangat tidak adil bahwa negara-negara kaya dapat meminjam dengan murah dan menghabiskan dana mereka menuju pemulihan ... sementara negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah berjuang untuk menjaga ekonomi mereka tetap bertahan," ujarnya menambahkan.
Pada kesempatan yang berbeda, Presiden Bank Dunia David Malpass juga sempat mengingatkan risiko utang luar negara.
Ia berpendapat bahwa negara-negara miskin di dunia yang akan mengalami dampak paling besar.
