Network
PR DEPOK - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali memperingatkan terkait tekanan utang luar negeri, khususnya untuk negara-negara miskin di dunia.
Risiko utang luar negeri ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Dalam kesempatan konferensi pers PBB di Barbados tentang Perdagangan dan Pembangunan, pada Senin, 5 Oktober 2021, Antonio Guterres memperingatkan bahwa tekanan utang luar negeri negara-negara di dunia saat ini dalam keadaan paling rentan.
Baca Juga: Dokumen Transaksi Keuangan Rahasia Pandora Papers Catut Seorang Politisi China Anti Korupsi
Lebih lanjut, menurut Antonio Guterres jika keadaan ini dibiarkan, justru akan "mengkhianati upaya pemulihan global" dari pandemi Covid-19.
Maka dari itu, ia mendesak masyarakat internasional agar konsisten menghadapi situasi tersebut
"Masyarakat internasional telah mengambil beberapa langkah positif, tetapi inilah saatnya untuk meningkatkan dukungan secara tajam," kata Guterres.
Menurut Antonio Guterres, Dana Moneter Internasional (IMF) pada Agustus menyetujui sudah mengalokasikan dana sebesar 650 miliar dolar AS (sekitar Rp9,26 triliun) dari Hak Penarikan Khusus (Special Drawing Rights/SDR).
Adapun Special Drawing Rights adalah aset cadangan mata uang internasional yang ditetapkan oleh IMF didukung oleh dolar, euro, yen, poundsterling, dan yuan.
Baca Juga: Catat, Jadwal Match Persija di BRI Liga 1 Seri Kedua, Mulai dari Arema hingga Persebaya
Terkait hal ini, Antonio Guterres lantas mendorong SDR yang tidak digunakan agar dialokasikan kembali untuk negara-negara yang rentan.
Selain itu, ia pun menyerukan Inisiatif Penangguhan Layanan Utang G20 untuk diperpanjang hingga 2022.
Kebijakan ini dimaksudkan agar Inisiatif Penangguhan Layanan Utang G20 bisa tersedia untuk semua negara yang membutuhkannya, termasuk negara-negara berpenghasilan menengah.
Antonio Guterres yakin bahwa langkah itu perlu diambil dalam menerapkan strategi komprehensif seputar reformasi struktur utang internasional dan mendorong badan keuangan swasta untuk membantu mengisi celah kebutuhan dana.
"Kita tahu bahwa menangguhkan pembayaran utang tidak akan cukup bagi banyak negara. Mereka akan membutuhkan cara yang efektif dalam penghapusan utang, yang melibatkan kreditor publik dan swasta," kata Guterres.
Baca Juga: 11 Hal yang Perlu Kamu Tahu Sebelum Menginstal Windows 11
"Sangat tidak adil bahwa negara-negara kaya dapat meminjam dengan murah dan menghabiskan dana mereka menuju pemulihan ... sementara negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah berjuang untuk menjaga ekonomi mereka tetap bertahan," ujarnya menambahkan.
Pada kesempatan yang berbeda, Presiden Bank Dunia David Malpass juga sempat mengingatkan risiko utang luar negara.
Ia berpendapat bahwa negara-negara miskin di dunia yang akan mengalami dampak paling besar.
"Pada pertengahan 2021, lebih dari setengah negara termiskin di dunia berada dalam atau berisiko mengalami kesulitan utang luar negeri," kata Malpass.***
