Network
PR DEPOK - Rusia mulai memasok India dengan sistem rudal pertahanan udara S-400 pada hari Minggu menurut Dmitry Shugayev, kepala badan kerjasama militer Rusia.
Pasokan rudal itu menempatkan India pada risiko sanksi dari Amerika Serikat di bawah undang-undang AS tahun 2017.
Undang-undang tersebut bertujuan untuk mencegah negara-negara membeli perangkat keras militer Rusia.
"Pasokan pertama sudah dimulai," ucap Shugayev dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Reuters.
Baca Juga: Singgung Soal Kepakakan Sayap Kebhinekaan, Syahrial: Cuma Jargon, Dirusak Para Pendukung Jokowi
Dia juga mengatakan bahwa unit pertama sistem S-400 akan tiba di India pada akhir tahun ini.
Kesepakatan tersebut senilai 5,5 Miliar Dollar untuk lima sistem rudal permukaan ke udara jarak jauh.
Di mana menurut India hal tersebut diperlukan untuk melawan ancaman dari China.
Namun hal itu membuat India menghadapi berbagai sanksi keuangan dari Amerika Serikat di bawah Undang-undang CAATSA.
Baca Juga: Jaksa Agung Perintahkan Berantas Mafia Pelabuhan, Fahri Hamzah: Presiden Harus Backup Ketika ....
Di dalamnya disebutkan Rusia sebagai musuh bersama Korea Utara dan Iran atas tindakannya terhadap Ukraina, campur tangan dalam pemilihan AS 2016 dan bantuan ke Suriah.
Pihak New Delhi mengatakan memiliki kemitraan strategis dengan Amerika Serikat dan Rusia.
Namun sementara pihak Washington mengatakan kepada India bahwa tidak mungkin mendapatkan pengabaian dari CAATSA.
Tahun lalu Amerika Serikat memberlakukan sanksi mengutip CAATSA pada sekutu NATO Turki karena memperoleh rudal S-400 dari Rusia.
Baca Juga: Tak Hadir di Pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan, Nagita Slavina: Nggak Ada Baju yang Muat
Sanksi tersebut menargetkan badan pengadaan dan pengembangan pertahanan utama Turki.
Washington juga mengeluarkan Turki dari program jet tempur F-35, pesawat paling canggih di gudang senjata AS yang digunakan oleh anggota NATO dan sekutu AS lainnya.
Namun Rusia mengatakan telah menawarkan bantuan kepada Turki dalam mengembangkan jet tempur canggih tetapi sejauh ini belum ada kesepakatan yang tercapai.
"Kami masih dalam tahap negosiasi proyek ini," ungkap Shugayev.***
