Network
PR DEPOK - India dikabarkan telah mengeluarkan kebijakan baru untuk para pedagang di India.
Salah satu kota yang berada di India, yakni Kota Ahmedabad, telah memerintahkan seluruh pedagang yang menjual non-vegetarian untuk pindah mencari tempat dagang yang baru selain di sekitaran jalan-jalan kota.
Melalui pihak yang berwenang, pada Senin yang lalu dilaporkan perusahaan Kota Ahmedabad akan berencana untuk melarang para pedagang kios yang menjual makanan non-vegetarian untuk berjualan di tepi jalanan kota.
Baca Juga: Jelang Persib vs Persija, Angelo Alessio Janjikan Hasil yang Maksimal kepada Jakmania
Selain itu, para pedagang dilarang berjualan di sekolah, perguruan tinggi, dan tempat beribadah, kecuali dengan jarak minimal 100 meter.
Ketua Komite Perencanaan, Devang Dani mengatakan bahwa kebijakan tersebut sudah mulai berlaku pada Selasa, 16 November 2021 kemarin.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Al Jazeera, kebijakan tersebut kabarnya mulai diterapkan setelah beberapa kota di India, seperti Rajkot, Bhavnagar, hingga Vadodara di Gujarat telah lebih dulu menerapkan kebijakan yang serupa.
Baca Juga: Gerhana Bulan Diperkirakan Terjadi pada Jumat 19 November 2021, Begini Penjelasan BMKG Yogyakarta
Bagian administrasi sipil di Vadodara mengungkapkan bahwa mereka tidak hanya memberi perintah untuk tidak berjualan di tepi jalan, tetapi juga diperintah untuk menutupi makanan non-vegetarian, seperti telur yang disebut dapat berpotensi menyinggung keagamaan umat Hindu.
Selain itu, penyebab beberapa kota di India melarang untuk berjualan di tepi jalan karena mereka sadar asap yang ditimbulkan dari kendaraan bermotor dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
“Semua dagangan yang menampilkan daging, ikan, dan telur di warung mungkin telah berlangsung selama beberapa tahun, tetapi sudah waktunya bagi kami untuk mengakhirinya,” kata seorang Ketua Komite Vadodara Municipal Corporation Hitendra Patel.
Baca Juga: SEDANG TAYANG! Live Streaming Indonesia Masters 2021: Ada Anthony Ginting sampai The Daddies
Ketua Menteri Gujarat saat ini, Bhupendra Patel mengatakan bahwa seluruh warga dapat memilih makanan sesuai yang mereka mau, tetapi makanan yang dijual pedagang tidak boleh berbahaya.
“Orang-orang bebas makan apa saja yang mereka mau. Tapi makanan yang dijual di warung tidak boleh berbahaya," katanya kepada wartawan.
Ia juga mengatakan bahwa pedagang yang berjualan tidak boleh menghalangi arus lalu lintas yang dapat menyebabkan kemacetan.
"Juga warung tidak boleh menghalangi arus lalu lintas, ”ujar dia menambahkan.
Baca Juga: SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Daihatsu Indonesia Masters 2021: Jordan-Melati Bertemu Wakil India
Seorang politisi asal All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) di Gujarat, Pathan mengatakan bahwa sejatinya keputusan untuk menerapkan kebijakan tersebut dapat merugikan kalangan masyarakat miskin.
Dia pun menambahkan, kebanyakan para pedagang non-vegetarian di dominasi oleh masyarakat muslim dan juga Dalit atau Adivasis yang merupakan pribumi India.
“Mayoritas pedagang di Gujarat yang menjual makanan non-vegetarian adalah Muslim, Dalit, atau Adivasis," bebernya.
"Ini sangat menyasar kepada mereka dan menguntungkan perusahaan besar,” pungkas Pathan.***
