Network
PR DEPOK – Google melalui Alphabet Inc (GOOGL.O) melarang seluruh jenis iklan politik di platformnya jelang pemilihan umum di Filipina, Mei 2022.
Larangan ini merupakan sebuah pembaruan atas kebijakan iklan yang dikeluarkan Google di tengah tekanan yang dialami platform media sosial tersebut atas penanganan mereka terhadap iklan politik selama pemilihan presiden AS pada tahun 2020.
Dikutip dari Reuters, Rabu 1 Desember 2021, media sosial telah menjadi medan pertempuran politik di negara Asia Tenggara.
Baca Juga: Lee Sang Yoon Bicara Tentang Akting di Drama 'One The Woman', Yuk Simak Ceritanya
Sebuah penelitian menunjukan bahwa orang Filipina menduduki peringkat teratas secara global untuk waktu yang dihabiskan di media sosial.
Dengan adanya larangan ini, seluruh iklan pemilu yang mempromosikan maupun menentang partai politik atau pencalonan orang untuk menduduki jabatan publik tidak akan dizinkan.
Larangan pemasangan iklan politik di Google ini berlaku mulai 8 Februari hingga 9 Mei 2022.
Batas waktu pelarangan iklan politik di Google ini mencangkup masa kampanye hingga hari pemilihan di Filipina pada 9 Mei 2022.
Google selanjutakan akan mengirimkan pemberitahuan ini ke seluruh pengiklan yang terpengaruh dalam kebijakan tersebut.
Sebelumnya, Google telah melarang iklan politik di platformnya, termasuk dalam pemilihan federal Kanada pada 2019 dan sebelum pemilihan di Singapura pada 2020.
Baca Juga: Program Kartu Prakerja Dilanjutkan Tahun Depan, Kemenkeu Alokasikan Rp11 Triliun
Di sisi lain, platform media sosial seperti Facebook dituding telah membantu memperkuat basis dukungan Duterte, dengan sebuah analis yang menganggap mereka berperan penting dalam kemenangan pemilihannya pada tahun 2016.
Filipina akan memilih pengganti Duterte, yang secara konstitusi tidak diizinkan untuk mencalonkan kembali.
Duterte dilaporkan akan mencalonkan dii sebagai senator. Seblumnya, ia menyatakan mundur dari dunia politik.
Keputusan mundur itu lantas memantik sepekulasi jika Duterte berencana memuluskan langkah puterinya untuk melanjutkan kiprah ayahnya sebagai presiden.***
